Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Menyoroti Nasionalisme Hukum: Perlindungan terhadap Pengungsi Konflik dan Kewajiban Indonesia di Bawah Konvensi Pengungsi 1951

Menyoroti Nasionalisme Hukum: Perlindungan terhadap Pengungsi Konflik dan Kewajiban Indonesia di Bawah Konvensi Pengungsi 1951

Gelombang pengungsi dari konflik di kawasan kembali memenuhi perbatasan Indonesia, menguji komitmen negara pada hukum dan kemanusiaan. Sebagai negara yang belum...

Kritik terhadap RUU Kamnas: Ancaman terhadap Supremasi Hukum dan Kebebasan Sipil dalam Nama Keamanan

Kritik terhadap RUU Kamnas: Ancaman terhadap Supremasi Hukum dan Kebebasan Sipil dalam Nama Keamanan

RUU Kamnas mengancam supremasi hukum dengan memberikan kewenangan luas tanpa pengawasan judicial yang memadai, berpotensi mengubah keamanan nasional menjadi ala...

Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Potensi Pelanggaran HAM oleh TNI dalam Operasi di Papua ke Komnas HAM

Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Potensi Pelanggaran HAM oleh TNI dalam Operasi di Papua ke Komnas HAM

Laporan koalisi masyarakat sipil ke Komnas HAM mengenai dugaan pelanggaran HAM oleh TNI di Papua menjadi ujian kritis bagi independensi lembaga dan martabat huk...

KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Militer di Kasus Andrie Yunus

KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Militer di Kasus Andrie Yunus

Komisi Yudisial membuka investigasi dugaan pelanggaran etik hakim militer dalam persidangan kasus Andrie Yunus, menguji transparansi dan akuntabilitas peradilan...

Penahanan Aktivis Lingkungan di Kalimantan: Antara Keamanan Nasional dan Penghancuran Ruang Demokrasi

Penahanan Aktivis Lingkungan di Kalimantan: Antara Keamanan Nasional dan Penghancuran Ruang Demokrasi

Penahanan aktivis lingkungan di Kalimantan dengan dalih keamanan nasional merupakan instrumentalisasi hukum pidana yang melukai prinsip negara hukum, melanggar...

Kasus Penyadapan Illegal oleh Aparat: Menguji Batas Hukum dan Etika dalam Penegakan Hukum

Kasus Penyadapan Illegal oleh Aparat: Menguji Batas Hukum dan Etika dalam Penegakan Hukum

Kasus penyadapan ilegal oleh aparat penegak hukum menguak pelanggaran multi-lapis terhadap hak privasi, due process, dan prinsip negara hukum. Kasus ini juga me...

Mantan Komisioner Komnas HAM: Kebijakan Cybersecurity Berpotensi Langgar Prinsip Proportionalitas

Mantan Komisioner Komnas HAM: Kebijakan Cybersecurity Berpotensi Langgar Prinsip Proportionalitas

Rancangan Perpres Cybersecurity Nasional dikritik karena berpotensi melanggar prinsip proportionalitas hukum internasional, memberikan kewenangan berlebihan bag...

Fraksi DPR Soroti Penggunaan Kekuatan Berlebihan Dalam Operasi Keamanan Perbatasan Papua

Fraksi DPR Soroti Penggunaan Kekuatan Berlebihan Dalam Operasi Keamanan Perbatasan Papua

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, John Patria, mempertanyakan prinsip proportionalitas dan pembedaan (distinction) dalam operasi gabungan TNI-Polri di wi...

Pelatihan Hukum Humaniter untuk Tentara: Hanya 30% Personel TNI yang Mengikuti Kursus Mandatory

Pelatihan Hukum Humaniter untuk Tentara: Hanya 30% Personel TNI yang Mengikuti Kursus Mandatory

Hanya 30% personel TNI di daerah konflik yang telah mengikuti kursus mandatory hukum humaniter, mengindikasikan krisis martabat hukum yang struktural. Kegagalan...

Gugatan Warga Sipil Terhadap Operasi Militer di Papua: Pengadilan Negeri Jayapura Mulai Persidangan

Gugatan Warga Sipil Terhadap Operasi Militer di Papua: Pengadilan Negeri Jayapura Mulai Persidangan

Persidangan gugatan sipil warga Papua di Pengadilan Negeri Jayapura menguji prinsip akuntabilitas negara atas operasi militer, menolak kekebalan operasional mil...

Denpom Buka Suara soal Warga Tertembak Saat Gerebek Pengoplos Gas

Denpom Buka Suara soal Warga Tertembak Saat Gerebek Pengoplos Gas

Insiden warga tertembak saat penggerebekan di Bogor menguak kegagalan aparat dalam prinsip proportionalitas dan distinction, serta membuka ruang bagi budaya imp...

Pigai: Yang Dukung Instruksi Tembak Begal di Tempat Tak Mengerti HAM

Pigai: Yang Dukung Instruksi Tembak Begal di Tempat Tak Mengerti HAM

Menteri HAM Natalius Pigai secara tegas mengkritik dukungan publik terhadap instruksi Kapolda Lampung untuk menembak pelaku begal di tempat, menyebutnya sebagai...