Minggu, 11 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
1156 artikel ditemukan
Pengadilan HAM Ad hoc: Jalan Terakhir Mengadili Pelanggaran Berat Masa Lalu
HUKUM & ETIKA
Pengadilan HAM Ad hoc: Jalan Terakhir Mengadili Pelanggaran Berat Masa Lalu
Berbagai organisasi masyarakat sipil kembali mendesak pemerintah membentuk Pengadilan HAM Ad hoc untuk mengadili pelanggaran berat masa lalu. Mereka menilai pen...
26 September 2026
Komnas HAM: Operasi Militer di Papua Berpotensi Langgar Hukum Humaniter
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM: Operasi Militer di Papua Berpotensi Langgar Hukum Humaniter
Komnas HAM melaporkan bahwa operasi militer di Papua berpotensi melanggar hukum humaniter internasional, khususnya asas pembedaan dan proporsionalitas, yang men...
25 September 2026
Kasus Dugaan Pembunuhan di Luar Hukum oleh Aparat: Polri Diminta Terapkan Standar Etika Minimal
HUKUM & ETIKA
Kasus Dugaan Pembunuhan di Luar Hukum oleh Aparat: Polri Diminta Terapkan Standar Etika Minimal
Artikel ini mengulas dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat Polri di Palembang yang melanggar prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium. Dengan sorotan...
25 September 2026
Dugaan Pelanggaran HAM Berat dalam Operasi Militer di Papua: Komnas HAM Desak Investigasi Terbuka
HUKUM & ETIKA
Dugaan Pelanggaran HAM Berat dalam Operasi Militer di Papua: Komnas HAM Desak Investigasi Terbuka
Komnas HAM mendesak investigasi independen atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam operasi militer di Papua yang diduga menggunakan kekuatan berlebihan hingga m...
25 September 2026
Indonesia Berhasil Lolos Seleksi Dewan HAM PBB, Aktivis Ingatkan Tanggung Jawab Besar di Papua
HUKUM & ETIKA
Indonesia Berhasil Lolos Seleksi Dewan HAM PBB, Aktivis Ingatkan Tanggung Jawab Besar di Papua
Keberhasilan Indonesia lolos seleksi Dewan HAM PBB membawa tanggung jawab hukum dan moral yang besar, khususnya di Papua di mana pelanggaran HAM berat belum ter...
25 September 2026
TNI AD Bantah Tuduhan Pelanggaran HAM dalam Operasi Keamanan di Nduga, tapi Fakta di Lapangan Bicara Lain
HUKUM & ETIKA
TNI AD Bantah Tuduhan Pelanggaran HAM dalam Operasi Keamanan di Nduga, tapi Fakta di Lapangan Bicara Lain
Bantahan TNI AD terhadap temuan Komnas HAM di Nduga bertentangan dengan bukti lapangan yang mengindikasikan pelanggaran HAM berat berupa eksekusi singkat warga...
25 September 2026
Komnas HAM Temukan Pola Pelanggaran Berat dalam Operasi Militer di Papua, Rekomendasikan Pengadilan Militer
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Temukan Pola Pelanggaran Berat dalam Operasi Militer di Papua, Rekomendasikan Pengadilan Militer
Komnas HAM menemukan pola sistematis pelanggaran berat HAM dalam operasi militer di Papua sepanjang 2025, termasuk penembakan tanpa proses hukum dan penghilanga...
24 September 2026
Mahkamah Konstitusi Terima Uji Materi UU TNI Terkait Ragam Operasi Militer
HUKUM & ETIKA
Mahkamah Konstitusi Terima Uji Materi UU TNI Terkait Ragam Operasi Militer
Mahkamah Konstitusi secara resmi menerima uji materi Pasal 7 UU TNI yang mengatur ragam operasi militer, karena dianggap terlalu luas dan rentan disalahgunakan....
24 September 2026
Dewan Pers Minta Jurnalis Konflik Dilindungi Hukum Humaniter
HUKUM & ETIKA
Dewan Pers Minta Jurnalis Konflik Dilindungi Hukum Humaniter
Dewan Pers mengeluarkan imbauan resmi kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk melindungi jurnalis dan pekerja media. Imbauan ini muncul...
24 September 2026
LSM Hukum Desak Moratorium Penggunaan Ranjau Darat di Aceh
HUKUM & ETIKA
LSM Hukum Desak Moratorium Penggunaan Ranjau Darat di Aceh
Desakan moratorium penggunaan ranjau darat di Aceh menjadi teguran atas pelanggaran Konvensi Ottawa dan hukum humaniter internasional. Keberadaan ranjau aktif m...
24 September 2026
Komnas HAM RI Desak Pengusutan Tuntas Pelanggaran Berat di Papua
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM RI Desak Pengusutan Tuntas Pelanggaran Berat di Papua
Komnas HAM mendesak pengusutan tuntas dugaan pelanggaran berat HAM di Papua yang mengindikasikan pola operasi keamanan mengabaikan prinsip proporsionalitas dan...
24 September 2026
DPR Desak Ratifikasi Protokol Opsional Kovensi Anti Penyiksaan untuk Perkuat Martabat Hukum
HUKUM & ETIKA
DPR Desak Ratifikasi Protokol Opsional Kovensi Anti Penyiksaan untuk Perkuat Martabat Hukum
Desakan Komisi III DPR RI untuk meratifikasi Protokol Opsional Konvensi PBB Anti Penyiksaan (OPCAT) merupakan respons kritis atas praktik penyiksaan sistematis...
24 September 2026