HUKUM INTERNASIONAL
827 artikel ditemukan
HUKUM INTERNASIONAL
Kemlu Absen dalam Pembentukan Kebijakan Dagang RI-AS, Todung Mulya Lubis Kritik Prosedural
Absennya Kemlu dalam pembuatan ART Indonesia-AS merupakan pelanggaran struktural terhadap Konvensi Wina 1969 dan prinsip due diligence hukum perjanjian internas...
HUKUM INTERNASIONAL
Todung Mulya Lubis: Perjanjian Dagang RI-AS Jomplang, DPR Harus Tolak Ratifikasi
Analisis kritis Todung Mulya Lubis mengungkap Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS sebagai perjanjian yang batal demi hukum akibat ketimpangan kewaj...
HUKUM INTERNASIONAL
Prinsip Proporsionalitas dalam Operasi Militer: Analisis Kritis atas Insiden Yahukimo
Insiden Yahukimo menyingkap kegagalan sistemik dalam menerapkan prinsip pembedaan dan proporsionalitas dari hukum humaniter internasional pada konflik bersenjat...
HUKUM INTERNASIONAL
Merespons Konflik Papua: Di Mana Batas Etika Perang dan Hukum Humaniter?
Konflik bersenjata di Papua menguji komitmen Indonesia dan kelompok bersenjata terhadap hukum humaniter internasional, khususnya prinsip distinction dan propors...
HUKUM INTERNASIONAL
Klaim TPNPB soal Eksekusi: Antara Propaganda Konflik dan Absennya Mekanisme Verifikasi
Klaim TPNPB soal eksekusi berdasarkan 'laporan internal' bertentangan dengan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional yang mensyaratkan penentuan s...
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis: Ambivalensi Hukum Humaniter dalam Operasi Kontra-Terorisme di Kawasan Urban
Operasi kontra-terorisme di kawasan urban sering terjebak dalam ambivalensi hukum yang mengaburkan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional. Campur...
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis: Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Konflik Regional dan Sikap Indonesia
Pelanggaran sistematis hukum humaniter dalam konflik bersenjata menguji komitmen substantif Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Jenewa. Prinsip netralitas d...
HUKUM INTERNASIONAL
Ahli Hukum Internasional: Penggunaan Drone dalam Operasi Militer di Papua Harus Patuhi Hukum Humaniter
Penggunaan drone dalam operasi militer di Papua menghadapkan Indonesia pada ujian akuntabilitas hukum humaniter internasional, khususnya prinsip pembedaan dan p...
HUKUM INTERNASIONAL
Prajurit TNI Ditembak KKB di Papua: Analisis Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional
Penembakan prajurit TNI di Papua menguak kegagalan implementasi hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata non-internasional. Negara memikul tanggun...
HUKUM INTERNASIONAL
Konferensi Regional Bahas Akuntabilitas Perusahaan Senjata dalam Rantai Pasok Pelanggaran HAM di Myanmar
Konferensi regional di Jakarta mengungkap kekosongan hukum yang memprihatinkan dalam mengatur akuntabilitas perusahaan senjata dalam rantai pasok global, khusus...
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis Hukum: Status Kombatan vs Anggota KKB dalam Konflik Papua
Penyangkalan status kombatan bagi kelompok bersenjata Papua melalui kerangka KKB merupakan manuver hukum yang mengesampingkan kewajiban humaniter internasional....
HUKUM INTERNASIONAL
Konsep 'Responsibility to Protect' dalam Konflik Papua: Antara Kedaulatan dan Intervensi Kemanusiaan
Kedaulatan Indonesia di Papua diuji oleh doktrin Responsibility to Protect (R2P) yang menempatkan perlindungan HAM sebagai syarat legitimasi negara. Kegagalan s...
