Operasi kontra-terorisme di wilayah perkotaan telah menempatkan hukum pada posisi paradoks yang mengancam martabat kemanusiaan itu sendiri. Dalam skenarionya yang paling problematis, negara terjebak dalam ambivalensi hukum yang berbahaya, dengan satu kaki berpijak pada kerangka pidana biasa dan kaki lainnya mengadopsi metodologi peperangan bersenjata. Campur-baur kerangka hukum ini bukan sekadar kebingungan prosedural, melainkan ancaman nyata terhadap prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional—fondasi yang melindungi warga sipil dari kekerasan konflik. Setiap penggunaan kekuatan mematikan di lingkungan urban yang minim protokol ketat merupakan potret kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban normatif tertingginya.
Ambivalensi Kerangka Hukum: Antara Penegakan Hukum dan Peperangan
Dualisme pendekatan ini melahirkan kerancuan yuridis yang fatal. Di satu sisi, ancaman terorisme kerap diperlakukan sebagai kejahatan pidana berat yang memerlukan investigasi, penangkapan, dan proses peradilan. Namun, dalam praktiknya, operasi dilaksanakan dengan taktik militer, penggunaan senjata berat, dan aturan keterlibatan yang mendekati medan tempur. Pengaburan garis ini secara langsung menggerus asas proporsionalitas dan pencegahan penderitaan yang tidak perlu sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Praktik yang lazim terjadi mencakup penggunaan drone penyerang atau serangan langsung di kawasan hunian, yang berulang kali mengorbankan warga sipil tanpa proses verifikasi target yang memadai.
- Pelanggaran Prinsip Diferensiasi (Distinction): Hukum humaniter mensyaratkan pembedaan tegas antara kombatan (legitimate target) dan warga sipil, serta objek sipil. Metode kontraterorisme yang mengaburkan garis ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap inti etika perang.
- Penyimpangan dari Prinsip Proporsionalitas: Kekuatan yang digunakan harus proporsional dengan keuntungan militer konkret yang diantisipasi. Kematian warga sipil dalam jumlah besar demi menetralisir satu target seringkali gagal memenuhi tes proporsionalitas ini.
- Inkonsistensi Yurisdiksi: Negara sering beralih antara yurisdiksi pidana domestik dan logika hukum konflik bersenjata, memilih yang paling menguntungkan secara politis namun merusak kepastian hukum.
Dilema Etis dan Akuntabilitas Negara dalam Situasi Urban
Alasan 'keadaan darurat' atau 'ancaman eksistensial' kerap dikedepankan untuk membenarkan penyimpangan dari norma hukum dan hak asasi manusia. Argumen ini, meski tampak pragmatis, berbahaya karena mewariskan preseden yang melegitimasi kekerasan negara tanpa batas. Kewajiban negara melindungi keamanan nasional tidak pernah boleh menjadi lisensi untuk mengabaikan kewajiban hukum yang lebih tinggi: menghormati martabat manusia. Transparansi investigasi insiden sipil dan akuntabilitas pelaku pelanggaran menjadi penanda utama kedewasaan sebuah negara hukum. Tanpa itu, keamanan nasional yang dibangun hanya akan berupa ilusi yang berdiri di atas penderitaan dan ketidakadilan.
Pendekatan kontra-terorisme yang benar-benar etis dan efektif haruslah holistik, mengintegrasikan dimensi hukum, intelijen, dan sosial-politik. Ketergantungan berlebihan pada solusi militeristik jangka pendek justru menanam bibit radikalisasi dan siklus kekerasan baru. Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap doktrin, pelatihan pasukan keamanan dalam hukum humaniter, dan kerangka pengawasan operasional bukan lagi opsi, melainkan keharusan. Negara harus kembali pada esensi keamanan yang sejati, yakni keamanan yang berlandaskan keadilan dan penghormatan terhadap hukum, bahkan—dan terutama—dihadapkan pada ancaman terburuk sekalipun. Jika tidak, bukankah kita justru mengorbankan prinsip-prinsip yang kita klaim pertahankan?
