HUKUM INTERNASIONAL
830 artikel ditemukan
HUKUM INTERNASIONAL
Konsep 'Responsibility to Protect' dalam Konflik Papua: Antara Kedaulatan dan Intervensi Kemanusiaan
Kedaulatan Indonesia di Papua diuji oleh doktrin Responsibility to Protect (R2P) yang menempatkan perlindungan HAM sebagai syarat legitimasi negara. Kegagalan s...
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis Hukum: Status Kombatan vs Anggota KKB dalam Konflik Papua
Penyangkalan status kombatan bagi kelompok bersenjata Papua melalui kerangka KKB merupakan manuver hukum yang mengesampingkan kewajiban humaniter internasional....
HUKUM INTERNASIONAL
Konferensi Regional Bahas Akuntabilitas Perusahaan Senjata dalam Rantai Pasok Pelanggaran HAM di Myanmar
Konferensi regional di Jakarta mengungkap kekosongan hukum yang memprihatinkan dalam mengatur akuntabilitas perusahaan senjata dalam rantai pasok global, khusus...
HUKUM INTERNASIONAL
Kajian Hukum: Status 'Pengkhianat' dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional
Klaim eksekusi warga sebagai 'pengkhianat' dalam konflik Papua tidak memiliki dasar dalam Hukum Humaniter Internasional, yang hanya mengakui status peserta perm...
HUKUM INTERNASIONAL
Mendorong Ratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa sebagai Komitmen Hukum Humaniter Indonesia
Kegagalan Indonesia meratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa menciptakan kekosongan hukum yang mengancam prinsip dasar jus in bello dalam konflik Papua. S...
HUKUM INTERNASIONAL
ILO Desak Perlindungan Khusus bagi Pekerja di Daerah Konflik Sesuai Konvensi Internasional
Desakan ILO terhadap pemerintah Indonesia mencerminkan pelanggaran substantif terhadap konvensi internasional yang mengikat terkait perlindungan pekerja di daer...
HUKUM INTERNASIONAL
Pakar Hukum Internasional Kritik Aturan Perang Baru di Laut China Selatan, Bahas Kekosongan Norma 'Grey-Zone'
Operasi grey-zone di Laut China Selatan merupakan bentuk lawfare yang dengan sengaja mengeksploitasi kekosongan norma untuk menggerogoti prinsip dasar etika per...
HUKUM INTERNASIONAL
Menyoroti Praktik Penyanderaan Warga Sipil oleh Kelompok Bersenjata: Pelanggaran Berat Hukum Humaniter
Penyanderaan warga sipil merupakan pelanggaran berat hukum humaniter yang menyentuh norma jus cogens, melanggar prinsip imunitas mutlak dan Pasal 34 Konvensi Je...
HUKUM INTERNASIONAL
Kecaman Aktivis Hukum: Penggunaan Senjata Otomatis di Pulau Terpencil Langgar Hukum Humaniter Internasional
Penggunaan Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS) dinilai sebagai pelanggaran struktural terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam hukum humaniter...
HUKUM INTERNASIONAL
Menggadaikan Etika: Kritik terhadap Kerjasama Militer dengan Negara yang Terlibat Pelanggaran HAM Berat
Kerjasama militer Indonesia dengan negara pelaku pelanggaran HAM berat berpotensi melanggar mandat konstitusi dan prinsip due diligence dalam hukum internasiona...
HUKUM INTERNASIONAL
Sengketa Natuna: Perspektif Hukum Laut vs Narasi Kekuatan Militer Belaka
Sengketa Natuna pada hakikatnya adalah ujian terhadap komitmen Indonesia pada supremasi hukum laut internasional (UNCLOS), bukan ajang uji kekuatan militer. Esk...
HUKUM INTERNASIONAL
TNI dan ICRC Perpanjang Nota Kesepahaman, Fokus pada Integrasi Hukum Humaniter Internasional
Perpanjangan Nota Kesepahaman TNI-ICRC tentang Hukum Humaniter Internasional mengangkat isu kritis integrasi norma kemanusiaan ke dalam operasi militer, dengan...
