Kategorisasi kelompok bersenjata di Papua sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh pemerintah Indonesia bukan sekadar label administratif, melainkan sebuah keputusan hukum yang secara strategis menggeser kerangka analisis dari hukum humaniter internasional ke ranah penegakan hukum domestik. Manuver ini, yang menyangkal potensi status kombatan, berimplikasi langsung pada pencabutan perlindungan mendasar bagi manusia dalam konflik, sebagaimana dijamin Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya. Dengan menolak mengakui esensi konflik bersenjata, negara menciptakan ruang hukum abu-abu di mana operasi militer dapat dilancarkan tanpa terikat pada prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan pencegahan penderitaan yang tidak perlu—fondasi utama etika perang.
Penyangkalan Status Kombatan: Sebuah Pelanggaran terhadap Ruh Hukum Humaniter
Hukum humaniter internasional secara jelas mengatur kriteria konflik bersenjata non-internasional, yang ditandai dengan intensitas kekerasan dan tingkat organisasi kelompok bersenjata tertentu. Realitas di Papua seringkali memunculkan pertanyaan empiris serius apakah kriteria ini terpenuhi. Namun, dengan bersikukuh pada kerangka KKB, pemerintah secara sengaja menghindari kewajiban berat yang melekat pada situasi konflik. Penyangkalan ini bukan kelalaian, melainkan bentuk pelemahan martabat hukum yang berakibat fatal:
- Pencabutan Perlindungan Dasar: Personel kelompok bersenjata yang tertangkap tidak diakui sebagai Prisoners of War atau pihak yang berhak atas perlindungan fundamental Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa.
- Pengaburan Prinsip Pembedaan: Kerangka kriminal mengaburkan garis antara kombatan dan warga sipil, meningkatkan risiko serangan terhadap penduduk dan objek sipil yang seharusnya dilindungi.
- Pemblokiran Akses Kemanusiaan: Kewajiban negara untuk memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan bagi korban sipil terabaikan, karena situasi diklaim sebagai 'operasi penegakan hukum' biasa.
Dengan demikian, debat tentang status ini bersifat substantif dan menentukan nyawa. Ia adalah benteng antara kekerasan tak terkendali dan kekerasan yang diatur oleh norma peradaban.
Implikasi Etis: Kriminalisasi sebagai Pintu Masuk Kekerasan Tak Terbatas
Pilihan kerangka hukum selalu merupakan pilihan etis. Mengubah potensi pihak dalam konflik menjadi 'kriminal' adalah strategi politik yang mengandung muatan normatif dalam. Pertama, secara operasional, pendekatan ini mengaburkan batas antara operasi kepolisian dan militer, sehingga membuka ruang bagi penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan tidak membedakan sasaran. Kedua, secara politis, kriminalisasi adalah bentuk penolakan untuk mengakui akar sengketa politik, yang justru mempersulit penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Implikasi etisnya mendalam:
- Erosi Norma Global: Sikap Indonesia berpotensi melemahkan rezim hukum internasional humaniter, yang dibangun untuk membatasi kebuasan perang.
- Legitimasi Kekerasan Negara: Narasi 'penumpasan kriminal' dapat menjadi pembenaran bagi operasi militer tak terbatas, di mana setiap kekerasan dianggap sah selama mengatasnamakan penegakan hukum.
- Pengabaian Martabat Manusia: Inti etika perang adalah pengakuan terhadap martabat semua pihak, termasuk lawan. Penyangkalan status kombatan secara implisit mereduksi lawan menjadi 'bukan pihak', sehingga melucuti hak-hak kemanusiaannya yang paling dasar.
Pada akhirnya, kebijakan ini bukan hanya soal efektivitas operasi keamanan, melainkan ujian bagi komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip universal yang melindungi manusia dalam situasi terburuk sekalipun.
Lantas, di manakah posisi aktivis hukum dalam menghadapi kebuntuan normatif ini? Apakah kita akan membiarkan narasi kriminalisasi mengikis batas-batas etis yang telah dibangun berabad-abad untuk mencegah kekejaman perang? Pertanyaan ini bukan retorika belaka, melainkan panggilan untuk konsistensi berpihak pada martabat hukum dan kemanusiaan, bahkan—atau terutama—ketika negara memilih jalan yang mengaburkan keduanya di tanah Papua.
