Penggunaan drone bersenjata oleh TNI di perbatasan Kalimantan sejak tahun 2025 mengemuka sebagai isu krusial dalam etika perang dan hukum humaniter internasional. Dua insiden serangan udara yang justru menewaskan warga sipil pengungsi di area yang tidak dinyatakan sebagai zona konflik telah mencabik prinsip proporsionalitas, yang sejatinya menjadi benteng perlindungan non-kombatan. Daripada sekadar kesalahan prosedural, insiden ini mencerminkan potensi pelanggaran sistematis terhadap Konvensi Jenewa dan protokol tambahan yang telah diratifikasi Indonesia.
Pelanggaran Prinsip Proporsionalitas dan Distingsi dalam Operasi Drone TNI
Analis hukum internasional menegaskan bahwa setiap penggunaan kekuatan mematikan, termasuk melalui drone, harus mematuhi dua prinsip utama: distingsi (pembedaan) dan proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I, melarang serangan yang mengakibatkan kerugian insidental terhadap warga sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer langsung. Sementara prinsip distingsi (Pasal 48) mewajibkan pihak yang berkonflik untuk secara aktif membedakan sasaran militer dari warga sipil. Dalam kasus di Kalimantan, kematian pengungsi di luar zona konflik menunjukkan kegagalan dalam membedakan target dan penilaian proporsionalitas yang tidak memadai. Ketidakmampuan membedakan ini mencoreng reputasi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum internasional.
- Prinsip Distingsi: Wajib membedakan kombatan dan non-kombatan. Serangan hanya boleh diarahkan pada kombatan atau sasaran militer. Kematian warga sipil pengungsi mengindikasikan pelanggaran prinsip ini.
- Prinsip Proporsionalitas: Kehilangan nyawa warga sipil harus sebanding dengan keuntungan militer langsung. Menewaskan pengungsi yang tidak terlibat dalam permusuhan jelas tidak proporsional.
- Pengawasan Humaniter: Tanpa mekanisme pengawasan dan verifikasi yang ketat, serangan drone berisiko menjadi eksekusi tanpa pengadilan, melanggar hak atas kehidupan dan due process.
Disparitas Laporan dan Fakta Lapangan: Ujian Komitmen Indonesia pada Hukum Humaniter
Jenderal TNI menyatakan bahwa serangan dilakukan sesuai prosedur standar. Namun, bukti dari lapangan menunjukkan adanya disparitas yang mencolok antara laporan resmi dan fakta di lokasi. Ketidaksesuaian ini bukan hanya soal akurasi intelijen, melainkan menyangkut kredibilitas institusi militer dan komitmen Indonesia terhadap hukum humaniter internasional. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan tentang kriteria target, mekanisme pertanggungjawaban, dan langkah-langkah pengamanan untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Kasus ini menguji sejauh mana prinsip-prinsip etika perang benar-benar diinternalisasi dalam operasi militer.
Langkah TNI meningkatkan penggunaan drone di perbatasan Kalimantan mungkin sah secara teknis, tetapi dua insiden yang menewaskan warga sipil telah mempertanyakan landasan etis-operasionalnya. Lebih dari sekadar evaluasi teknis, kasus ini merupakan ujian moral bagi bangsa: apakah keamanan operasional akan selalu dikedepankan dengan mengorbankan martabat hukum? Atau justru sebaliknya, prinsip proporsionalitas dan pembedaan akan menjadi pedoman yang tidak bisa ditawar? Aktivis hukum dan publik harus mendesak investigasi independen dan reformasi prosedur untuk memastikan bahwa setiap nyawa tidak dikorbankan di atas altar efektivitas tanpa akuntabilitas. Ketika drone menjadi 'penegak hukum' di langit perbatasan, pertanyaannya: siapa yang mengawasi pengawas? Tanpa pengawasan sipil yang kuat dan transparansi penuh, risiko pelanggaran HAM sistematis akan terus mengintai.
