Operasi gabungan TNI-Polri yang digencarkan di berbagai daerah rawan konflik kembali memantik perdebatan serius tentang batas antara kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa operasi ini kerap dibingkai sebagai 'operasi teritorial'—sebuah narasi yang digunakan untuk menghindari verifikasi eksternal dan pengawasan publik. Padahal, fakta menunjukkan adanya penggunaan kekuatan terhadap warga sipil yang sistematis. Dari perspektif analisis hukum internasional, pembingkaian semacam ini menimbulkan persoalan etis dan yuridis yang mendalam: bagaimana negara mempertanggungjawabkan tindakannya ketika kedaulatan dijadikan perisai untuk menutupi pelanggaran?
Kedaulatan vs Kewajiban Kemanusiaan: Tafsir yang Kriss Kross
Dalam kerangka hukum humaniter internasional, kedaulatan negara tidaklah mutlak. Prinsip non-refoulement, akses kemanusiaan tanpa hambatan, dan tanggung jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect) merupakan tiang penyangga yang membatasi kewenangan negara dalam menjalankan operasi gabungan keamanan internal. Ketika operasi gabungan TNI-Polri dilakukan tanpa mekanisme pengawasan yang independen, maka terjadi kriss kross pemaknaan antara kedaulatan dan kewajiban kemanusiaan. Berikut beberapa norma yang kerap terlanggar dalam praktik tersebut:
- Prinsip pembedaan (Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa): Aparat wajib membedakan antara kombatan dan warga sipil. Penggunaan kekuatan terhadap warga sipil melanggar prinsip ini.
- Prinsip proporsionalitas: Setiap tindakan kekuatan harus proporsional dengan ancaman. Operasi yang digencarkan tanpa verifikasi eksternal rentan melampaui batas proporsional.
- Hak atas akses kemanusiaan (Pasal 70 Protokol Tambahan I): Negara wajib memberikan izin dan fasilitas bagi bantuan kemanusiaan. Pembingkaian 'operasi teritorial' sering menghambat akses tersebut.
Tanpa kepatuhan terhadap norma-norma ini, kedaulatan justru menjadi alat legitimasi untuk pelanggaran HAM. Aktivis hukum dan para pengamat mencatat bahwa di banyak daerah konflik, warga sipil justru menjadi korban utama dari kebijakan keamanan yang tidak transparan. Oleh karena itu, analisis hukum yang kritis harus berani membongkar narasi sempit ini demi menegakkan martabat kemanusiaan.
Menuju Mekanisme Pengawasan Independen: Rekomendasi untuk Menjaga Martabat Hukum
Para peneliti merekomendasikan agar pemerintah segera membentuk komisi independen yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan pakar hukum internasional. Komisi ini bertugas mengawasi kepatuhan operasi gabungan terhadap standar hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Tanpa mekanisme semacam itu, setiap operasi berpotensi menjadi ruang gelap yang tidak terkontrol. Negara tidak bisa bersembunyi di balik dalih kedaulatan ketika fakta di lapangan menunjukkan pelanggaran sistematis. Lebih dari itu, ketiadaan verifikasi eksternal merusak martabat hukum Indonesia di mata komunitas internasional. Kewajiban kemanusiaan bukanlah pilihan, melainkan amanat konstitusi dan konvensi yang telah diratifikasi.
Pertanyaan etis yang menggugah aktivis hukum untuk segera mengambil sikap: Apakah kita rela membiarkan kedaulatan menjadi tameng untuk menutupi luka kemanusiaan, ataukah kita akan bersikap sebagai penjaga martabat hukum yang sesungguhnya? Dalam setiap operasi yang dilancarkan, tanggung jawab moral dan yuridis negara harus diuji—bukan dengan retorika, melainkan dengan tindakan nyata yang transparan dan akuntabel.
