Kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif kembali diuji dalam pusaran tragedi kemanusiaan di Palestina dan Rohingya. Secara retoris, Jakarta konsisten menyerukan penyelesaian damai, namun fakta menunjukkan negara belum pernah mengaktifkan mekanisme Responsibility to Protect (R2P) di Dewan Keamanan PBB. Padahal, dari perspektif hukum internasional, R2P memberikan legitimasi bagi intervensi kolektif jika terjadi genosida, pembersihan etnis, atau kejahatan perang — sebagaimana diatur dalam Pasal VII Piagam PBB. Dilema ini memperlihatkan ketegangan antara kedaulatan nasional dan kewajiban moral untuk mencegah penderitaan massal, yang tidak bisa dijawab hanya dengan retorika diplomasi. Indonesia sebagai negara yang vokal memperjuangkan kemerdekaan bangsa terjajah justru tampak gamang menerapkan standar yang sama di kawasan sendiri, mengkhianati prinsip hukum internasional yang seharusnya dijunjung tinggi.
Dilema Kedaulatan vs Intervensi Kemanusiaan: Di Mana Batas Tanggung Jawab Negara?
Dalam kerangka hukum internasional, prinsip non-intervensi adalah pilar utama hubungan antarnegara. Namun, doktrin intervensi kemanusiaan yang dirumuskan melalui R2P menawarkan jalan keluar ketika negara gagal melindungi warganya sendiri. Indonesia, dengan prinsip bebas aktif, justru terjebak dalam dilema struktural: kekhawatiran akan preseden intervensi di dalam negeri — khususnya menyangkut pelanggaran HAM berat di Papua dan Maluku — telah menjadikan prinsip ini sebagai tameng yang berbahaya. Alih-alih menjadi kekuatan moral, sikap ini berpotensi mengikis legitimasi Indonesia di forum global. Berikut adalah norma-norma hukum yang dilanggar oleh ketidakberanian bertindak:
- Pasal 1 Konvensi Genosida 1948 menegaskan kewajiban negara untuk mencegah dan menghukum genosida — sebuah norma jus cogens yang tak bisa dinegosiasikan.
- Doktrin R2P (2005) menggarisbawahi tiga pilar: tanggung jawab negara, bantuan internasional, dan respons kolektif jika negara gagal.
- Kasus Rohingya (2017) dan Palestina (2023-2024) menunjukkan bahwa ketidakmampuan atau ketidakmauan negara untuk bertindak membuka celah bagi intervensi sesuai Pasal VII Piagam PBB.
Kepentingan Strategis di Balik Etika: Antara Keamanan Nasional dan Martabat Hukum
Di balik sikap hati-hati pemerintah, terdapat kepentingan strategis yang kerap diabaikan. Indonesia justru memiliki kebutuhan mendesak untuk mendorong standar hukum humaniter yang kuat, mengingat kerentanannya terhadap pelanggaran HAM berat di wilayah konflik internal. Ketika negara tidak mampu melindungi rakyatnya sendiri, prinsip non-intervensi justru menjadi bumerang: ia menghalangi bantuan internasional yang sah justru saat paling dibutuhkan. Kegagalan mengaktifkan R2P dalam kasus Palestina dan Rohingya telah menurunkan kredibilitas Indonesia sebagai pemimpin Global South yang memperjuangkan keadilan. Dalam konteks keamanan nasional, sikap diam ini justru meningkatkan risiko destabilisasi regional yang berujung pada ancaman langsung terhadap stabilitas Indonesia. Norma-norma etis yang terabaikan:
- Kewajiban melindungi (R2P) sebagai tanggung jawab moral yang terintegrasi dengan keamanan kolektif.
- Prinsip proporsionalitas dalam intervensi kemanusiaan yang harus diimbangi dengan penghormatan terhadap kedaulatan.
- Konsistensi bebas aktif yang seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan penderitaan massal.
Pertanyaan etis yang harus dijawab oleh setiap aktivis hukum dan pembuat kebijakan bukanlah soal apakah Indonesia perlu mengaktifkan R2P, melainkan bagaimana negara ini bisa mempertahankan martabat hukum internasional sambil tetap setia pada prinsip bebas aktif. Apakah kegagalan bertindak di Palestina dan Rohingya akan tercatat sebagai noda hitam dalam sejarah diplomasi Indonesia, atau justru menjadi momentum untuk mereformasi kebijakan luar negeri agar lebih berani dan etis? Aktivis hukum memiliki peran krusial untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan intervensi kemanusiaan, karena setiap nyawa yang hilang akibat ketidakberanian adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.
