Wacana pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk menyidangkan kejahatan dalam konflik perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik bukannya menjadi mercusuar keadilan, melainkan justru memantik pertanyaan mendasar tentang integritas politik hukum Indonesia di bawah payung hukum internasional. Di tengah temuan pelanggaran HAM berat, pemerintah tampak lebih berhasrat menjadikan analisis hukum dan proses pengadilan sebagai alat tawar-menawar diplomatik ketimbang instrumen murni penegakan prinsip individual criminal responsibility yang diamanatkan Statute Roma. Pilihan pada jalur diplomasi tertutup berisiko mengubur kebenaran atas pelanggaran seperti pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan, suatu langkah yang secara etis mencederai martabat korban dan meruntuhkan fondasi hukum humaniter.
Ad Hoc sebagai Panggung Pencitraan vs. Alat Keadilan Substansial
Secara prinsip, mekanisme pengadilan HAM ad hoc sejatinya dapat menjadi instrumentum strategis untuk menegakkan kedaulatan hukum nasional sekaligus memenuhi tanggung jawab negara dalam komunitas global. Namun, niat politik yang mendasarinya menjadi penentu hakiki antara upaya hukum yang otentik dan sandiwara yudisial. Analisis kritis terhadap desain ad hoc yang diusulkan mengungkap kelemahan struktural fatal yang mengindikasikan keberpihakan pada impunitas:
- Absennya ketentuan superior responsibility (Pasal 28 Statute Roma), yang secara sengaja membebaskan pimpinan militer dan sipil dari jerat pertanggungjawaban komando.
- Jurisdiksi yang dibatasi hanya pada pelaku lapangan (rank and file), suatu bentuk pengkhianatan terhadap prinsip dasar hukum humaniter bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang pangkat atau jabatan.
Desain demikian mengubah pengadilan dari sarana pencari keadilan menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan, di mana proses hukum dikerdilkan sekadar untuk menunjukkan 'ada tindakan' tanpa menyentuh akar pelanggaran struktural.
Menggadaikan Etika Perang di Meja Perundingan Politik
Lebih dalam lagi, kegagalan mengusut kebenaran secara transparan dan komprehensif bukan hanya pelanggaran prosedural, melainkan pengkhianatan terhadap etika perang itu sendiri. Etika perang, yang diikat oleh prinsip pembedaan (distinction), proporsionalitas, dan peri kemanusiaan (humanity), menuntut pertanggungjawaban mutlak atas setiap pelanggaran. Ketika pelanggaran berat seperti pembunuhan dan penyiksaan kemudian 'dinegosiasikan' atau ditutup-tutupi demi stabilitas hubungan bilateral, negara secara efektif menyampaikan pesan destruktif: bahwa hukum internasional dan nyawa manusia dapat dikompromikan sebagai bargaining chip politik. Ini menciptakan preseden berbahaya yang mengabadikan siklus kekerasan, karena pelaku di tingkat mana pun akan merasa kebal selama memiliki nilai tukar politik.
Implikasi etis dari jalan politik ini jauh lebih luas dari sekadar satu kasus perbatasan. Ia menyentuh jantung kredibilitas Indonesia sebagai negara pihak Statute Roma dan komitmennya terhadap tata dunia yang berdasarkan hukum. Sebuah pengadilan yang lahir dari kompromi politik akan selamanya menyandang cacat moral dan yuridis, tidak mampu memberikan keadilan restoratif bagi korban, dan gagal berfungsi sebagai pencegah (deterrent) untuk pelanggaran di masa depan. Pertanyaan yang kemudian menggantung adalah: apakah bangsa ini memiliki keberanian hukum untuk menempatkan prinsip di atas kepentingan sesaat, atau akan terus membiarkan ruang sidang menjadi perpanjangan dari ruang perundingan diplomatik yang gelap?
Pilihan kini berada di tangan para pembentuk kebijakan dan penegak hukum: melanjutkan tradisi impunitas dengan membungkusnya dalam prosedur ad hoc yang semu, atau memanfaatkan momentum ini untuk membangun preseden bersejarah bahwa Indonesia menghormati hukum internasional dengan cara yang paling konkret—yakni melalui peradilan yang independen, imparsial, dan berani menjangkau siapa pun yang bertanggung jawab. Tanpa keberanian itu, wacana pengadilan HAM ad hoc ini tak akan lebih dari sekadar pajangan dalam analisis-analisis hukum yang tak pernah bermuara pada keadilan.
