Pengalokasian anggaran belanja negara yang mengutamakan pengadaan alat perang baru di tengah defisit akut pendanaan sektor publik—terutama kesehatan—bukan sekadar soal prioritas teknis. Kebijakan ini merupakan pelanggaran hukum konstitusional yang menggerus legitimasi moral pemerintah dalam mengelola amanah fiskal. Dari perspektif etika negara kesejahteraan dan hukum hak asasi manusia internasional, langkah ini menyerang inti mandat konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta melanggar prinsip maximum available resources dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Negara justru menggadaikan pemenuhan hak atas kesehatan yang mendesak dan nyata demi kepentingan keamanan yang bersifat spekulatif, menciptakan kontradiksi normatif dalam martabat hukum itu sendiri.
Kalkulasi Keamanan yang Terdistorsi: Kontradiksi antara Kedaulatan dan Hak Hidup Sehat
Dalam kerangka etika perang dan teori keamanan nasional kontemporer, setiap kalkulasi ancaman wajib tunduk pada prinsip rasionalitas dan proporsionalitas. Kebijakan yang mengalihkan sumber daya dari pembiayaan sistem kesehatan yang rapuh demi pembelian alat perang canggih mencerminkan logika keamanan yang terdistorsi dan tidak proporsional. Ironi etikanya nyata: anggaran yang diklaim untuk melindungi kedaulatan dari ancaman eksternal justru mengikis ketahanan nasional dari dalam melalui pengabaian hak warga atas standar hidup sehat. Prinsip human security sebagai fondasi national security dilanggar secara sistematis oleh alokasi fiskal yang timpang ini.
Instrumen Hukum yang Dilanggar: Dari Konstitusi hingga Norma Internasional
Kebijakan ini bukan hanya tidak bijak secara fiskal, tetapi melanggar sejumlah norma hukum yang mengikat, baik di tingkat konstitusi maupun internasional. Pelanggaran hukum tersebut mencakup:
- Prinsip progressive realization dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang mewajibkan negara menggunakan sumber daya maksimum yang tersedia untuk memenuhi hak-hak dasar.
- Mandat konstitusional Pasal 28H UUD 1945 tentang hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- Prinsip proporsionalitas dalam belanja negara, yang mensyaratkan penyeimbangan yang adil antara kebutuhan pertahanan dan kesejahteraan publik.
- Doktrin public trust, yang menempatkan anggaran negara sebagai amanah untuk kepentingan publik tertinggi, bukan untuk kepentingan sektoral atau industri alat perang.
Legitimasi proses hukum di balik keputusan alokasi anggaran ini pun patut dipertanyakan secara kritis. Absennya transparansi dan partisipasi publik yang memadai dalam proses legislatif menjadikan kebijakan belanja alat perang berpotensi menjadi arena pembajakan oleh kompleks industri pertahanan dan elit politik—sebuah bentuk pelemahan martabat hukum yang terstruktur. Etika administrasi publik mensyaratkan proses yang deliberatif, substantif, dan didahului oleh Kajian Mendalam mengenai Dampak Hak Asasi Manusia (Human Rights Impact Assessment). Tanpa prasyarat ini, keputusan alokasi hanya menjadi formalitas administratif yang kosong dari pertanggungjawaban moral.
Oleh karena itu, pertanyaan etis terakhir yang harus dijawab oleh para aktivis hukum dan perumus kebijakan adalah: hingga titik mana sebuah negara boleh mengorbankan hak hidup sehat warganya demi logika perang dan ancaman yang bersifat hipotetis? Ketika pilihan anggaran mencerminkan nilai sebuah bangsa, apakah kita lebih menghargai alat tempur ketimbang martabat manusia yang sakit dan tak terlayani? Inilah pertarungan hakiki antara etika kekuasaan dan martabat hukum yang harus dituntaskan di ruang publik, bukan di balik pintu tertutup rapat anggaran.
