Di penghujung tahun 2025, martabat hukum Indonesia di mata internasional menghadapi kontradiksi yang mengkhawatirkan. Di satu sisi, keberhasilan memimpin inisiatif ASEAN tentang perlindungan sipil dalam konflik menunjukkan komitmen normatif, namun di sisi lain, praktik pelanggaran sistematis di Papua dan penggunaan kekuatan militer yang berlebihan justru menggerogoti kredibilitas tersebut. Catatan ketidakmampuan mengadili pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu menjadi noda terbesar, menciptakan jurang antara retorika hukum dan realitas ketidakadilan. Refleksi ini bukan sekadar evaluasi, melainkan pengingat bahwa supremasi hukum yang lemah bukan hanya masalah domestik, melainkan ancaman terhadap legitimasi Indonesia di panggung global.
Diplomasi Humaniter vs Praktik Impunitas: Dua Wajah Martabat Hukum Indonesia
Inisiatif Indonesia di ASEAN mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata patut diapresiasi sebagai langkah progresif dalam hukum humaniter internasional. Namun, capaian ini menjadi ironi ketika di dalam negeri masih terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip dasar etika perang dan HAM. Beberapa fakta yang mencederai martabat hukum Indonesia meliputi:
- Pelanggaran sistematis di Papua, termasuk kekerasan oleh aparat keamanan yang tidak proporsional dan menghambat akses kemanusiaan, bertentangan dengan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang konflik non-internasional yang melarang perlakuan kejam dan penghinaan terhadap martabat pribadi.
- Penggunaan kekuatan militer yang berlebihan dalam operasi keamanan di daerah konflik, tanpa adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas, melanggar prinsip proporsionalitas dalam hukum perang — sebuah norma fundamental yang membedakan antara tindakan sah dan kejahatan perang.
- Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar HAM berat, yang menciptakan budaya impunitas dan mengingkari kewajiban negara untuk menghukum pelaku kejahatan internasional, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma dan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah menjadi norma kebiasaan.
Keberhasilan diplomasi menjadi tidak berarti jika praktik di lapangan mencederai nilai-nilai yang diperjuangkan. Martabat hukum Indonesia tidak bisa diukur dari sekadar partisipasi dalam forum internasional, melainkan dari konsistensi penerapan norma di dalam negeri.
Impunitas Sistematis: Ancaman Terhadap Legitimasi Hukum Indonesia di Panggung Global
Ketidakmampuan mengadili pelanggar HAM masa lalu, seperti kasus pelanggaran berat pada era Orde Baru dan konflik di berbagai daerah, menjadi indikator paling jelas dari lemahnya supremasi hukum. Tanpa adanya pengadilan HAM permanen yang independen, Indonesia terus berada di bawah bayang-bayang impunitas. Padahal, berdasarkan Statuta Roma dan prinsip-prinsip hukum internasional, setiap negara memiliki kewajiban untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Langkah-langkah yang mendesak untuk memperkuat martabat hukum meliputi:
- Percepatan pembentukan pengadilan HAM permanen yang memiliki kewenangan mengadili pelanggaran HAM berat, tanpa batasan waktu atau amnesti — sebagai wujud keseriusan dalam memutus rantai impunitas.
- Ratifikasi konvensi-konvensi penting, seperti Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) dan Protokol Opsional Kedua Kovenan Sipil dan Politik, untuk memperkuat kerangka hukum nasional agar sejalan dengan standar internasional.
- Penguatan mekanisme pengawasan internal, termasuk pengadilan militer yang transparan dan akuntabel, sehingga setiap pelanggaran oleh aparat keamanan dapat diadili secara adil tanpa diskriminasi.
Tanpa langkah konkret ini, martabat hukum Indonesia di mata internasional akan terus terperosok dalam kontradiksi yang mengancam kredibilitas negara sebagai pendukung hukum humaniter. Pertanyaan etis yang menggantung: apakah Indonesia siap mempertanggungjawabkan praktik represif di dalam negeri di forum-forum internasional yang sama yang kini dipimpinnya? Ataukah kita hanya pandai beretorika, tetapi takut menegakkan keadilan di rumah sendiri?
