Modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuka kembali luka lama yang tak kunjung sembuh: lemahnya kontrol sipil sebagai pilar demokrasi. Pasal 30 UUD 1945 dengan tegas menempatkan TNI sebagai alat negara di bawah kewenangan presiden—seorang pejabat sipil yang bertanggung jawab kepada rakyat. Namun, setiap peningkatan anggaran pertahanan kerap berjalan tanpa pengawasan ketat, mengabaikan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Pengabaian ini bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan pengingkaran terhadap semangat demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah. Tanpa kontrol sipil yang efektif, setiap pengadaan alutsista berpotensi menjadi proyek mercusuar yang menguras anggaran negara dan melanggar etika perang internasional.
Kontrol Sipil: Antara Konstitusi dan Realitas Pengadaan Alutsista
Hubungan sipil-militer yang sehat mensyaratkan supremasi sipil dalam setiap tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan pertahanan. Kontrol sipil bukan hanya soal siapa yang memutuskan, tetapi juga soal transparansi dan akuntabilitas. Aspek-aspek kritis yang harus diperhatikan meliputi:
- Perencanaan berbasis kebutuhan nyata: DPR harus mampu memverifikasi apakah alutsista baru benar-benar dibutuhkan untuk menghadapi ancaman riil atau sekadar gengsi yang didorong oleh kepentingan industri pertahanan.
- Pengadaan yang transparan dan akuntabel: Setiap tender dan kontrak harus dapat diaudit oleh BPK dan diakses oleh masyarakat sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Praktik mark-up dan suap di sektor pertahanan harus ditindak tegas.
- Evaluasi kinerja secara berkala: Tanpa evaluasi rutin, modernisasi hanya akan menjadi proyek mercusuar yang menguras anggaran tanpa memberikan manfaat operasional yang optimal.
Sejarah menunjukkan bahwa militer yang lepas dari pengawasan sipil cenderung digunakan untuk menekan oposisi politik atau melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, kontrol sipil adalah perisai demokrasi yang harus dijaga ketat. Ketika mekanisme pengawasan oleh DPR, BPK, dan masyarakat sipil lemah, risiko penyalahgunaan kekuasaan militer meningkat secara eksponensial.
Dimensi Etis Akuisisi Alutsista dalam Hukum Humaniter Internasional
Dari perspektif hukum humaniter internasional dan etika perang, setiap akuisisi alutsista harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas, distingsi, dan perlindungan terhadap warga sipil. Berikut adalah dimensi etis yang wajib dipertimbangkan:
- Kesesuaian dengan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan: Sistem senjata tertentu, seperti ranjau darat, bom cluster, atau senjata kimia, secara inheren melanggar hukum humaniter. Indonesia harus memastikan bahwa alutsista yang diakuisisi tidak termasuk dalam kategori yang dilarang.
- Prinsip proporsionalitas dan distingsi: Setiap penggunaan alutsista harus dapat membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta memastikan kerusakan yang ditimbulkan tidak berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan.
- Larangan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan: Alutsista yang dirancang untuk menyebabkan cedera atau kematian yang tidak perlu, seperti peluru kembang atau senjata biologi, harus dihindari karena melanggar prinsip kemanusiaan.
Dalam konteks modernisasi, Indonesia harus secara eksplisit menolak akuisisi alutsista yang bertentangan dengan hukum internasional. Setiap keputusan pengadaan harus diuji oleh pakar hukum internasional dan organisasi masyarakat sipil yang independen. Tanpa pengujian etis yang ketat, alutsista yang dibeli dengan uang rakyat justru dapat digunakan untuk melanggar hak asasi manusia di masa depan.
Pertanyaan kritis yang harus diajukan: apakah modernisasi alutsista ini benar-benar memperkuat kedaulatan bangsa, atau justru menjadikan Indonesia bagian dari rantai kejahatan perang global? Aktivis hukum dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal setiap sen yang dibelanjakan untuk pertahanan, memastikan bahwa setiap senjata yang dimiliki digunakan sesuai dengan hukum dan martabat kemanusiaan. Jika kontrol sipil masih menjadi wacana tanpa implementasi nyata, maka demokrasi di negeri ini hanya akan menjadi ilusi yang dibiayai oleh utang dan penderitaan rakyat.
