Kronologi yang disampaikan TNI mengenai tewasnya ibu hamil di Sugapa, Intan Jaya, tidak hanya sekadar narasi peristiwa, melainkan pernyataan yang membawa konsekuensi hukum dan etis dalam kerangka hukum humaniter internasional. Pernyataan bahwa tembakan KKB 'melewati perkampungan' sesungguhnya adalah pengakuan tak langsung terhadap pelanggaran prinsip dasar kontak senjata: pembedaan (distinction). Prinsip ini, yang diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, mewajibkan pihak yang berkonflik untuk senantiasa membedakan antara sasaran militer dan objek sipil. Dengan menyasar atau melepaskan tembakan yang membahayakan permukiman sipil, sebuah kelompok bersenjata—tanpa memandang status hukumnya—telah melakukan pelanggaran berat. Narasi TNI yang menampilkan diri sebagai pihak yang sepenuhnya pasif dan tidak melakukan tembakan balasan menempatkan fokus pada pelaku awal, namun menggeser pertanyaan etis yang lebih dalam: apakah situasi di lapangan saat itu memungkinkan penghindaran korban sipil yang lebih maksimal?
Prasangka Kronologi dan Kewajiban Pencegahan Semua Pihak
Versi resmi dari satu pihak dalam suatu kontak senjata selalu mengandung risiko bias dan perlu disikapi dengan prinsip kehati-hatian hukum. Hukum humaniter tidak berhenti pada siapa yang menarik pelatuk pertama. Ia membebankan kewajiban positif kepada semua pihak yang terlibat konflik, termasuk pasukan negara, untuk mengambil "all feasible precautions" atau semua tindakan pencegahan yang layak untuk menghindari atau meminimalkan hilangnya nyawa sipil. Kewajiban ini termaktub dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I yang sama. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah:
- Apakah penempatan posisi, prosedur operasi, dan rules of engagement TNI di sekitar Sugapa telah dirancang dan dijalankan dengan mempertimbangkan maksimal keberadaan warga sipil, termasuk ibu hamil?
- Apakah ada langkah-langkah pencegahan tambahan yang secara masuk akal dapat diambil untuk melindungi warga, yang mungkin terlewatkan?
- Narasi kronologis yang mengedepankan ketiadaan tembakan balasan, meski secara teknis mungkin benar, justru berpotensi menutup ruang introspeksi terhadap pemenuhan kewajiban pencegahan yang proaktif ini.
Dari Belasungkawa ke Akuntabilitas: Panggung untuk Investigasi Independen
Belasungkawa yang disampaikan institusi militer, meski penting secara simbolis, bukanlah pengganti akuntabilitas hukum. Dalam konteks dugaan pelanggaran hukum humaniter, verifikasi independen adalah nafas dari proses peradilan. Oleh karena itu, pernyataan kronologi dari Pusat Penerangan TNI harus dilihat sebagai bahan awal, bukan kebenaran final. Investigasi yang kredibel dan imparial oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi suatu keniscayaan. Investigasi semacam ini harus mampu:
- Menguji kebenaran faktual dari semua narasi yang ada, termasuk dari saksi sipil dan pihak lain di lokasi.
- Menganalisis tindakan semua pihak—baik KKB maupun personel TNI—melalui lensa hukum humaniter internasional dan standar rules of engagement nasional.
- Mengusut kemungkinan adanya pelanggaran prosedur atau kegagalan dalam menerapkan tindakan pencegahan yang layak.
Transparansi TNI dalam proses investigasi internalnya, termasuk membuka akses dan data yang relevan bagi penyelidikan eksternal, akan menjadi penanda kesungguhan institusi ini dalam menghormati supremasi hukum. Tanpa langkah-langkah akuntabel ini, penjelasan kronologis apapun akan tetap terbungkus kabut ketidakpercayaan dan terasa hambar bagi keluarga korban serta masyarakat pencari keadilan. Kasus di Intan Jaya ini dengan tragis mengingatkan kita bahwa dalam peperangan atau konflik bersenjata apa pun, janji perlindungan terhadap mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam narasi yang dirancang untuk ruang redaksi.
Pada akhirnya, pertanyaan etis yang paling menggugah bagi para aktivis hukum bukan lagi sekadar "siapa yang menembak?", melainkan "apakah segala daya upaya yang mungkin telah dilakukan untuk mencegah nyawa ibu hamil itu melayang?" Ketika institusi negara terlibat dalam konflik bersenjata, standar pertanggungjawabannya harus lebih tinggi. Martabat hukum diuji bukan pada kemampuan menyusun narasi defensif, tetapi pada keberanian membuka diri terhadap pemeriksaan yang ketat dan komitmen tak tergoyahkan untuk memperbaiki setiap celah yang mengorbankan jiwa sipil. Apakah kita, sebagai bangsa, memiliki keberanian untuk menuntut dan menjalankan akuntabilitas semacam itu, ataukah kita akan terus terperangkap dalam pertukaran kronologi yang saling menyalahkan sambil meninggalkan keadilan bagi korban sebagai agenda yang tertunda selamanya?
