Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menerima permohonan uji materi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur ragam operasi militer. Permohonan yang diajukan oleh sekelompok advokat dan akademisi hukum ini menyoroti ketidakjelasan batasan antara operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Dalam perspektif etika perang dan martabat hukum, ketidakjelasan ini bukan sekadar persoalan teknis yuridis, melainkan ancaman serius terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Pasal tersebut dinilai terlalu luas dan rentan disalahgunakan, sebagaimana terbukti dalam beberapa insiden di mana TNI melakukan tindakan yang melampaui koridor hukum sipil, misalnya dalam pengamanan Pilkada.
Kerancuan Normatif: Antara Operasi Perang dan Operasi Non-Perang
Pasal 7 UU TNI selama ini menjadi pangkal problematik karena tidak memberikan definisi yang rigid mengenai kapan suatu operasi militer dapat dikategorikan sebagai operasi perang dan kapan sebagai operasi militer selain perang. Dalam kacamata hukum humaniter internasional, pembedaan ini sangat krusial karena menyangkut implikasi terhadap perlindungan warga sipil, penggunaan kekuatan, dan akuntabilitas hukum. Para pemohon uji materi menegaskan bahwa ketidakjelasan ini telah menimbulkan multitafsir yang fatal, di mana TNI kerap menggunakan wewenang yang terlalu longgar untuk melakukan intervensi dalam ranah sipil. Beberapa poin kritis yang menjadi sorotan antara lain:
- Pelanggaran Asas Legalitas: Operasi militer selain perang seperti pengamanan Pilkada tidak memiliki batasan hukum yang jelas, sehingga berpotensi melanggar prinsip due process dan supremasi hukum.
- Risiko Pelanggaran HAM: Tanpa definisi yang tegas, tindakan militer seperti penangkapan, penggeledahan, atau penggunaan kekerasan dapat dilakukan tanpa pengawasan sipil yang memadai, melanggar Konvensi Jenewa dan instrumen HAM internasional.
- Pelebaran Makna Kekuasaan Militer: Pasal ini membuka celah bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil di luar tugas pertahanan negara, melemahkan prinsip demokrasi dan checks and balances.
Implikasi Etis dan Yuridis: Ujian bagi Supremasi Hukum
Proses uji materi di MK ini menjadi ujian bagi komitmen Indonesia terhadap supremasi hukum dan etika perang. Amicus curiae dari berbagai LSM hukum telah disiapkan untuk mendalami apakah pasal ini melanggar hak asasi manusia dan asas negara hukum. Dalam perspektif etika perang just war theory, setiap penggunaan kekuatan militer harus memenuhi kriteria just cause, legitimate authority, dan proportionality. Ketidakjelasan Pasal 7 justru membuka potensi penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Selain itu, asas negara hukum (rechtsstaat) menuntut agar setiap tindakan militer memiliki landasan hukum yang jelas, terukur, dan dapat diuji secara yudisial. Sayangnya, Pasal 7 UU TNI belum memenuhi standar tersebut, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang berbahaya.
MK dijadwalkan akan memulai sidang pertama pada pekan depan. Para pemohon berharap agar MK tidak hanya sekadar meninjau formalitas pasal, tetapi juga menggali dimensi etis dan yuridis yang lebih dalam. Apakah MK akan berani melakukan judicial review yang bersifat progresif untuk memulihkan martabat hukum dan perlindungan HAM? Ataukah pasal ini akan dipertahankan dengan dalih kebutuhan operasional militer? Pertanyaan tersebut menjadi tantangan bagi para aktivis hukum dan akademisi untuk terus mengawal proses ini secara kritis.
