Selasa, 13 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM INTERNASIONAL
827 artikel ditemukan
Etika Perang di Era Siber: Tantangan Hukum dan Norma Baru bagi TNI
HUKUM INTERNASIONAL
Etika Perang di Era Siber: Tantangan Hukum dan Norma Baru bagi TNI
Perang siber mengancam prinsip inti hukum humaniter internasional seperti pembedaan dan proporsionalitas, menciptakan zona abu-abu normatif yang memicu impunita...
12 Juli 2026
Merespons Konflik Perbatasan, Pakar Hukum Internasional Desak Indonesia Perkuat Komitmen Hukum Humaniter
HUKUM INTERNASIONAL
Merespons Konflik Perbatasan, Pakar Hukum Internasional Desak Indonesia Perkuat Komitmen Hukum Humaniter
Eskalasi konflik perbatasan menuntut Indonesia untuk menguji komitmen internasionalnya terhadap hukum humaniter melalui implementasi nyata di medan tempur dan a...
12 Juli 2026
Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pertanggungjawaban Komandan Militer: Studi Kasus Pelanggaran di Papua
HUKUM INTERNASIONAL
Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pertanggungjawaban Komandan Militer: Studi Kasus Pelanggaran di Papua
Ujian prinsip pertanggungjawaban komando dalam pengadilan kasus HAM di Papua mengungkap ketegangan mendalam antara norma hukum internasional dan realitas politi...
13 Juli 2026
Pengadilan HAM Internasional Kembali Soroti Kasus Pelanggaran HAM di Masa Lalu Indonesia
HUKUM INTERNASIONAL
Pengadilan HAM Internasional Kembali Soroti Kasus Pelanggaran HAM di Masa Lalu Indonesia
Laporan terbaru dari mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti lambannya proses pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu...
13 Juli 2026
Amnesty International: Pengerahan TNI dalam Kasus Jampidsus Cederaikan Supremasi Sipil dan HAM
HUKUM INTERNASIONAL
Amnesty International: Pengerahan TNI dalam Kasus Jampidsus Cederaikan Supremasi Sipil dan HAM
Pengerahan militer dalam proses hukum Jampidsus mengindikasikan pengikisan serius terhadap supremasi sipil dan hukum, melanggar prinsip pemisahan peran. Amnesty...
11 Juli 2026
Kemlu: Tidak Ada Ruang bagi Kejahatan Perang di Bawah Pemerintahan Prabowo
HUKUM INTERNASIONAL
Kemlu: Tidak Ada Ruang bagi Kejahatan Perang di Bawah Pemerintahan Prabowo
Pernyataan Kementerian Luar Negeri menolak kejahatan perang di era Prabowo adalah komitmen normatif awal yang harus dibuktikan dengan aksi strategis mendorong i...
11 Juli 2026
Pakar Hukum Internasional: Intervensi Militer dalam Penegakan Hukum Melanggar Prinsip Negara Hukum
HUKUM INTERNASIONAL
Pakar Hukum Internasional: Intervensi Militer dalam Penegakan Hukum Melanggar Prinsip Negara Hukum
Pelibatan militer dalam penegakan hukum sipil melanggar prinsip supremasi sipil, pemisahan kekuasaan, dan norma hukum internasional, serta mendistorsi fungsi et...
11 Juli 2026
Analisis: Potensi Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Operasi Militer di Konflik Papua
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis: Potensi Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Operasi Militer di Konflik Papua
Operasi militer di Papua menguji komitmen Indonesia pada prinsip inti hukum humaniter internasional: distinction dan proporsionalitas. Pelanggaran terhadap kedu...
11 Juli 2026
Pakar Hukum Internasional: Sikap Indonesia di ICC Terkait Gaza Uji Komitmen Hukum vs Politik
HUKUM INTERNASIONAL
Pakar Hukum Internasional: Sikap Indonesia di ICC Terkait Gaza Uji Komitmen Hukum vs Politik
Sikap Indonesia terhadap investigasi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait Gaza merupakan ujian akut bagi konsistensi komitmennya pada hukum internasional...
12 Juli 2026
Analisis: Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Kontemporer dan Posisi Indonesia
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis: Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Kontemporer dan Posisi Indonesia
Praktik pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (IHL) oleh negara-negara kuat dalam konflik bersenjata kontemporer telah menggerus martabat hukum dan prinsip...
10 Juli 2026
Indonesia dan Dilema Etika dalam Ekspor Senjata: Antara Keuntungan Ekonomi dan Tanggung Jawab Hukum Internasional
HUKUM INTERNASIONAL
Indonesia dan Dilema Etika dalam Ekspor Senjata: Antara Keuntungan Ekonomi dan Tanggung Jawab Hukum Internasional
Indonesia telah mengikat diri pada kewajiban due diligence melalui ratifikasi Treaty on the Arms Trade (ATT), namun praktik ekspor senjata lebih mengutamakan ke...
10 Juli 2026
Sengketa Batas Maritim di Laut China Selatan: Perspektif Hukum Internasional dan Kepentingan Keamanan Nasional Indonesia
HUKUM INTERNASIONAL
Sengketa Batas Maritim di Laut China Selatan: Perspektif Hukum Internasional dan Kepentingan Keamanan Nasional Indonesia
Sengketa batas maritim di Laut China Selatan merupakan ujian martabat bagi UNCLOS 1982, di mana klaim Tiongkok di ZEE Indonesia telah dinyatakan tanpa dasar huk...
10 Juli 2026