Prinsip pertanggungjawaban komando, sebuah pilar hukum humaniter internasional, sedang diuji keteguhannya di tanah Papua. Pengadilan terkait dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan aparat militer tidak hanya berkutat pada fakta forensik, tetapi lebih pada ujian martabat hukum Indonesia itu sendiri. Konsep ‘command responsibility’ yang diadopsi dari Statuta Roma (Pasal 28) menempatkan beban moral dan yuridis pada pundak komandan, namun implementasinya kerap terbungkus kabut kendala pembuktian dan tarik-menawar politik yang menggerogoti independensi peradilan.
Ujian Martabat Hukum: Antara Norma dan Realitas di Papua
Kasus-kasus di Papua membentangkan paradoks yang tajam: di satu sisi, prinsip hukum internasional mensyaratkan pertanggungjawaban komandan bila ia mengetahui atau ‘seharusnya mengetahui’ pelanggaran oleh bawahannya dan lalai mencegah atau menghukumnya. Di sisi lain, ruang pengadilan sering kali menjadi medan di mana garis antara proses hukum dan narasi keamanan nasional menjadi kabur. Ketidaktahuan yang disengaja (wilful blindness) menjadi tameng yang sulit ditembus, sementara tekanan politik mengaburkan pencarian kebenaran substantif. Hal ini mengingatkan kita pada esensi etika perang: bahwa disiplin dan akuntabilitas komando bukanlah kemewahan, melainkan keharusan untuk mencegah kekejaman berulang.
- Hukum yang Berlaku: Prinsip pertanggungjawaban komando telah menjadi norma kebiasaan hukum internasional, tercermin dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dan Konvensi Jenewa.
- Kendala Utama: Kendala pembuktian, khususnya dalam membuktikan unsur ‘mengetahui atau seharusnya mengetahui’ dalam konteks operasi militer tertutup, serta tekanan politik yang mencampuri independensi peradilan.
- Dampak Impunitas: Kegagalan menegakkan prinsip ini melemahkan disiplin internal militer, melanggengkan budaya impunitas, dan secara sistemik merusak fondasi negara hukum.
Membangun Kembali Legitimasi: Dari Pengadilan Militer ke Pengadilan HAM Ad Hoc
Ketidakberadaan proses hukum yang kredibel dan transparan bukan sekadar kegagalan prosedural; ia adalah luka di tubuh legitimasi Indonesia di mata komunitas internasional. Sistem peradilan militer yang sering dianggap ‘menutupi kasusnya sendiri’ (self-justifying) telah kehilangan kepercayaan publik, sementara korban dan keluarga mereka terus terpuruk dalam ketiadaan keadilan restoratif. Oleh karena itu, penguatan sistem peradilan militer—atau alternatifnya, pembentukan mekanisme pengadilan HAM ad hoc yang independen—bukan lagi sekadar rekomendasi, melainkan kebutuhan mendesak. Mekanisme seperti ini harus dibangun dengan prinsip:
- Independensi mutlak dari intervensi politik dan hierarki militer.
- Transparansi proses yang memungkinkan pengawasan publik dan lembaga sipil.
- Standar pembuktian yang sesuai dengan hukum humaniter internasional, bukan sekadar hukum pidana nasional yang sempit.
Pertanyaan etis terbesar yang menghantui kita bukan lagi pada ‘apakah pelanggaran terjadi’, melainkan ‘mengapa struktur hukum yang ada gagal memberikan keadilan yang bermartabat?’ Ketika proses pengadilan untuk kasus HAM di Papua terus tersendat, bukankah kita sedang menyaksikan erosi gradual dari janji konstitusi untuk menghormati hukum dan HAM? Bagi para aktivis hukum, tantangannya adalah melampaui advokasi kasuistik; mereka dipanggil untuk mendorong reformasi struktural yang menempatkan pertanggungjawaban komandan bukan sebagai pengecualian, melainkan sebagai norma operasional yang tak terbantahkan dalam setiap interaksi negara dengan warganya, khususnya di daerah konflik seperti Papua. Apakah kita memiliki keberanian etis untuk menuntut akuntabilitas itu, meski berhadapan dengan dalih stabilitas dan keamanan nasional?
