Ketika negara menggunakan dalih situasi konflik untuk mengabaikan kewajiban perlindungan terhadap pekerja, negara tersebut tidak hanya melanggar konvensi internasional yang mengikat, tetapi secara fundamental mengikis martabat hukum yang menjadi fondasi tatanan global. Desakan ILO kepada Indonesia terkait perlindungan pekerja di Papua merupakan teguran etis-hukum yang menempatkan beban bukti negara di hadapan pertanggungjawaban internasional, menggeser persoalan dari ada tidaknya norma hukum ke ranah implementasi dan niat politik yang sesungguhnya.
Desakan ILO Sebagai Cermin Pelanggaran Norma Hukum yang Mengikat
Posisi ILO tidak berdiri di ruang hampa, melainkan bersandar pada instrumen hukum yang telah menjadi komitmen mengikat Indonesia. Kegagalan memberikan perlindungan dan keamanan bagi hak pekerja dalam eskalasi kekerasan di daerah konflik bukanlah kelalaian administratif biasa, melainkan pelanggaran substantif terhadap traktat-traktat inti yang telah diratifikasi. Kewajiban negara ini termanifestasi secara jelas dalam beberapa kerangka normatif kunci yang diabaikan:
- Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan No. 105 tentang Penghapusannya: Ketiadaan perlindungan khusus dan kebebasan untuk meninggalkan situasi berbahaya menciptakan kondisi yang mendekati kerja paksa, di mana pekerja terjebak oleh tekanan konflik dan absennya alternatif yang aman.
- Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan No. 98 tentang Hak Berunding Bersama: Pembatasan atau ketiadaan ruang bagi aktivitas serikat pekerja di zona konflik merupakan pelanggaran langsung terhadap hak kolektif—mekanisme vital bagi pekerja untuk memperjuangkan keamanan dan kondisi kerja yang layak.
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR): Kovenan ini menjamin hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk jaminan kesehatan dan keselamatan. Situasi konflik tidak membatalkan kewajiban progresif negara untuk memenuhi hak-hak ini, khususnya bagi kelompok yang paling rentan.
Inti persoalannya telah bergeser dari ada-tidaknya norma, menuju ke ranah implementasi dan niat politik. Kegagalan negara memenuhi kewajibannya di garis depan konflik adalah sebuah ujian telak terhadap legitimasi hukumnya sendiri di mata komunitas internasional.
Etika Perang dan Martabat Pekerja: Ujian Sejati Negara Hukum
Memandang isu ini semata dari kacamata ketenagakerjaan adalah reduksi yang berbahaya, karena mengaburkan dimensi moral dan etika perang yang menjadi taruhannya. Perlindungan pekerja di tengah konflik bersenjata merupakan ujian sejati bagi komitmen suatu negara terhadap prinsip-prinsip inti hukum humaniter internasional. Bagaimana negara memperlakukan warganya dalam kapasitas sebagai pekerja di zona operasi militer mencerminkan penghormatannya pada prinsip pembedaan antara kombatan dan warga sipil.
Pekerja, sebagai warga sipil, adalah subjek martabat yang hak-hak dasarnya tidak boleh dikorbankan atas nama stabilitas atau keamanan semu. Mengabaikan mereka berarti mengobjektifikasi manusia menjadi sekadar angka dalam kalkulasi ekonomi atau korban kolateral dalam strategi militer. Prinsip proporsionalitas dan prinsip kemanusiaan dalam etika perang menuntut perlindungan maksimal bagi mereka yang tidak terlibat dalam permusuhan. Apalagi dalam konteks Indonesia yang mengklaim diri sebagai negara hukum, kegagalan melindungi pekerja di zona rawan adalah kontradiksi mendasar antara klaim normatif dan praktik di lapangan.
Di titik inilah, pertanyaan etis yang paling menggugat muncul: Apakah kita masih bisa menyebut diri sebagai negara beradab ketika kalkulasi politik dan operasi militer dianggap lebih berharga daripada nyawa dan martabat pekerja yang berusaha mencari nafkah di tengah situasi yang tidak mereka ciptakan? Desakan ILO bukan sekadar prosedur teknis, melainkan panggilan untuk mengembalikan manusia ke pusat tatanan hukum, bahkan—atau terutama—di tengah kegelapan daerah konflik.
