Senin, 12 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
OPINI & ANALISIS
552 artikel ditemukan
YLBHI Kecam Pelibatan TNI dalam Penegakan Hukum, Desak Presiden Cabut Perpres 66/2025
OPINI & ANALISIS
YLBHI Kecam Pelibatan TNI dalam Penegakan Hukum, Desak Presiden Cabut Perpres 66/2025
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melayangkan kecaman keras dan pernyataan keprihatinan serius terhadap dugaan pengerahan kekuatan militer dalam k...
11 Juli 2026
Analisis: Potensi Pemidanaan Pejabat Negara Pelaku Korupsi di Bawah Rezim Baru
OPINI & ANALISIS
Analisis: Potensi Pemidanaan Pejabat Negara Pelaku Korupsi di Bawah Rezim Baru
Transisi kekuasaan ke rezim Presiden Prabowo Subianto menguji prinsip universalitas hukum dalam pemberantasan korupsi pejabat negara sebelumnya. Integritas lemb...
11 Juli 2026
Pengamat: Insiden Jampidsus Ujian Pertama Pemerintahan Prabowo Soal Komitmen Hukum
OPINI & ANALISIS
Pengamat: Insiden Jampidsus Ujian Pertama Pemerintahan Prabowo Soal Komitmen Hukum
Insiden Jampidsus merupakan ujian komitmen pertama pemerintahan Prabowo Subianto terhadap supremasi sipil dan rule of law. Respons pemerintah akan menentukan ap...
11 Juli 2026
Editorial Kompas: Menjaga Marwah Hukum dari Jerat Konflik Institusi
OPINI & ANALISIS
Editorial Kompas: Menjaga Marwah Hukum dari Jerat Konflik Institusi
Insiden konflik antara Polri dan Kejaksaan dengan campur tangan TNI merupakan pelanggaran prinsip supremasi sipil dan ujian berat bagi martabat penegakan hukum...
11 Juli 2026
Refleksi Hari HAM: Ketahanan Nasional yang Hakiki Berbasis Penghormatan HAM, Bukan Represi
OPINI & ANALISIS
Refleksi Hari HAM: Ketahanan Nasional yang Hakiki Berbasis Penghormatan HAM, Bukan Represi
Dalam refleksi Hari HAM Sedunia, sejumlah pemikir hukum dan HAM mengajukan tesis kritis: ketahanan nasional yang sejati dan berkelanjutan dibangun di atas fonda...
12 Juli 2026
Opini: Pendekatan Hukum versus Pendekatan Keamanan dalam Menangani Terorisme di Indonesia
OPINI & ANALISIS
Opini: Pendekatan Hukum versus Pendekatan Keamanan dalam Menangani Terorisme di Indonesia
Kebijakan kontraterorisme Indonesia, khususnya melalui UU Nomor 5 Tahun 2018, telah mengorbankan prinsip due process dan praduga tak bersalah di bawah dalih kea...
10 Juli 2026
Pelanggaran HAM dan Pesan Untuk Pemangku Kebijakan
OPINI & ANALISIS
Pelanggaran HAM dan Pesan Untuk Pemangku Kebijakan
Analisis mendalam mengenai pelanggaran HAM di Indonesia menyoroti kegagalan pemangku kebijakan dalam menjalankan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi,...
10 Juli 2026
Analisis: Doktrin 'Pertahanan Semesta' dalam Ancaman Hybrid Warfare: Di Mana Batas Hukumnya?
OPINI & ANALISIS
Analisis: Doktrin 'Pertahanan Semesta' dalam Ancaman Hybrid Warfare: Di Mana Batas Hukumnya?
Analisis ini mengungkap zona abu-abu hukum yang berbahaya dalam penerapan doktrin Pertahanan Semesta pada era hybrid warfare, yang berisiko mengaburkan status k...
10 Juli 2026
Opini: Etika Penggunaan Autonomous Weapon Systems (AWS) dan Kebutuhan Regulasi Nasional
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Penggunaan Autonomous Weapon Systems (AWS) dan Kebutuhan Regulasi Nasional
Absennya regulasi nasional terkait Autonomous Weapon Systems (AWS) di Indonesia menciptakan kekosongan pertanggungjawaban (vacuum of accountability) yang mengan...
10 Juli 2026
Analisis: Doktrin 'Perang Lawan Teror' Indonesia dan Erosi Prinsip Pembedaan
OPINI & ANALISIS
Analisis: Doktrin 'Perang Lawan Teror' Indonesia dan Erosi Prinsip Pembedaan
Doktrin militer Indonesia dalam perang melawan teror secara kritis mengaburkan prinsip pembedaan antara kombatan dan sipil, menggantikan status hukum dengan kat...
09 Juli 2026
Panglima TNI: 'Etika Perang Diajarkan Sejak Dikma', Aktivis Pertanyakan Implementasi
OPINI & ANALISIS
Panglima TNI: 'Etika Perang Diajarkan Sejak Dikma', Aktivis Pertanyakan Implementasi
Implementasi etika perang dalam tubuh militer tak bisa hanya diklaim melalui kelengkapan kurikulum Pendidikan Militer, melainkan harus dibuktikan dengan mekanis...
09 Juli 2026
Opini: Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Senjata Otonom – Perlukah Regulasi Khusus di Indonesia?
OPINI & ANALISIS
Opini: Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Senjata Otonom – Perlukah Regulasi Khusus di Indonesia?
Ketiadaan regulasi khusus di Indonesia untuk sistem senjata otonom berbasis AI merupakan pelanggaran diam-diam terhadap prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan...
09 Juli 2026