Ketika sistem senjata otonom (AWS) yang digerakkan kecerdasan buatan mulai menggantikan proses pengambilan keputusan manusia di medan tempur, sebuah krisis hukum dan etika fundamental tengah mengintai. Ini bukan lagi sekadar soal teknologi, melainkan serangan langsung terhadap prinsip martabat manusia dalam perang. Indonesia, dengan sikap diam dan ketiadaan regulasi khusus, bukan hanya gagal menjalankan kewajiban moral sebagai anggota masyarakat internasional, tetapi juga dengan sengaja membuka ruang bagi pengikisan akuntabilitas hukum. Keheningan ini menjadikan kita bukan sebagai subjek hukum yang aktif, melainkan pasar potensial atau pengikut pasif dari teknologi yang secara inheren bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Dalam analisis mendalam, ketiadaan kerangka hukum nasional untuk mengatur penggunaan AI militer merupakan sebuah kegagalan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan hak asasi manusia dan kedaulatan hukum.
Ketiadaan Regulasi: Pelanggaran Diam-Diam terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter
Inti dari hukum humaniter internasional, sebagaimana termaktub dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, bertumpu pada tiga pilar yang mustahil dipenuhi sepenuhnya oleh mesin: pembedaan, proporsionalitas, dan pencegahan. Sebuah sistem otonom, betapapun canggihnya, tidak memiliki kapasitas penilaian kontekstual dan empati untuk membedakan kombatan yang terluka yang sudah tidak lagi turut serta dalam permusuhan dari ancaman aktif, atau untuk menimbang konsekuensi kemanusiaan yang tidak langsung dari sebuah serangan. Tanpa regulasi yang mensyaratkan 'kendali manusia yang bermakna' (meaningful human control), Indonesia secara diam-diam mengizinkan kemungkinan pelanggaran terhadap:
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Pasal 48 Protokol Tambahan I yang mewajibkan pihak yang bersengketa untuk selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan.
- Prinsip Proporsionalitas (Proportionality): Larangan melancarkan serangan yang diharapkan dapat menyebabkan kerugian incidental terhadap penduduk sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret yang diantisipasi.
- Prinsip Pencegahan (Precaution): Kewajiban untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang layak dalam penyerangan untuk meminimalkan dampak pada sipil.
Ketiadaan regulasi khusus di Indonesia mengenai AI dan senjata otonom berarti tidak ada batasan hukum yang mencegah pengembangan atau akuisisi sistem yang secara desain berpotensi melanggar norma-norma dasar ini. Ini merupakan posisi yang secara etika tidak bertanggung jawab dan secara hukum rentan memicu pertanggungjawaban negara.
Dari Kewajiban Moral ke Akuntabilitas Hukum: Posisi Indonesia di Panggung Global
Indonesia bukanlah penonton dalam perdebatan global tentang masa depan perang. Sebagai pihak pada Konvensi Jenewa dan anggota PBB, negara ini memikul kewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter. Sikap pasif dan tidak adanya kajian komprehensif tentang implikasi hukum dan HAM dari penggunaan AI militer merupakan bentuk kelalaian terhadap kewajiban tersebut. Di forum seperti Konvensi Senjata Konvensional (CCW) PBB di Jenewa, di mana isu sistem senjata otonom mematikan (LAWS) diperdebatkan secara intens, keheningan atau ketidakjelasan posisi Indonesia membuat suara dari Global South—yang sering menjadi korban dari teknologi perang baru—tidak terdengar. Tanpa legislasi nasional yang progresif, Indonesia tidak memiliki dasar yang kuat untuk berkontribusi dalam pembentukan norma internasional. Akibatnya, kita berisiko hanya menjadi konsumen pasif dari norma yang dibentuk oleh negara-negara produsen senjata, sebuah bentuk baru kolonialisme teknologi yang melanggengkan ketidaksetaraan dalam tata kelola keamanan global. Analisis ini menunjukkan bahwa persoalan regulasi senjata otonom adalah ujian bagi komitmen Indonesia terhadap tata dunia yang berdasarkan hukum, bukan kekuatan.
Mendesaknya pembuatan kerangka hukum khusus yang mengatur penelitian, pengembangan, pengujian, dan penggunaan semua sistem senjata yang menggunakan AI dengan prinsip kendali manusia yang bermakna bukan sekadar kebutuhan administratif. Ini adalah sebuah imperatif untuk melindungi martabat hukum nasional dan mencegah terciptanya 'akuntabilitas gap'—sebuah kekosongan hukum di mana tidak ada manusia atau institusi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan mematikan yang diambil oleh mesin. Regulasi tersebut harus transparan, melibatkan pengawasan parlemen dan masyarakat sipil, serta secara tegas melarang sistem senjata yang sepenuhnya otonom tanpa intervensi manusia pada siklus penggunaan kekuatan mematikan.
Lantas, pertanyaan etis yang harus dijawab oleh setiap aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: Apakah kita, sebagai bangsa, bersedia mewariskan kepada generasi mendatang sebuah paradigma perang di mana keputusan untuk mencabut nyawa manusia dapat didelegasikan sepenuhnya kepada algoritma, dan di mana akuntabilitas atas pelanggaran hukum dapat 'dihilangkan' dengan dalih kegagalan teknis? Keheningan dan kelambanan kita hari ini adalah jawaban de facto—sebuah persetujuan diam-diam terhadap erosi kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Saatnya mengubah keheningan itu menjadi suara lantang yang menuntut supremasi hukum dan etika di atas logika kemajuan teknologi belaka.
