Adegan di mana satu lembaga penegak hukum menggerebek, sementara lembaga lain yang secara normatif adalah mitra justru 'dilindungi' oleh militer, bukanlah sekadar friksi birokrasi. Ini adalah pelanggaran etis dan yuridis terhadap prinsip supremasi sipil yang merendahkan martabat hukum di depan publik. Insiden ini mengulurkan seutas tali gantungan pada kepercayaan publik terhadap negara hukum, menguji keteguhan institusi penegak hukum Indonesia untuk tetap berada dalam koridor rule of law dan tidak terperosok ke dalam medan konflik antar-sektoral yang steril dari nilai keadilan.
Supremasi Sipil sebagai Norma Etis dan Hukum yang Absolut
Pandangan bahwa supremasi sipil adalah 'harga mati' dalam demokrasi bukan retorika kosong, melainkan prinsip yang berakar pada sejarah transisi demokrasi Indonesia dan hukum internasional, khususnya yang terkait dengan etika perang dan tata kelola keamanan. Pemisahan tegas antara fungsi militer dan otoritas sipil adalah pertahanan pertama sebuah negara demokratis terhadap otoritarianisme. Dalam konteks insiden ini, partisipasi TNI—meski dimungkinkan oleh interpretasi Perpres 66/2025—menjadi bumerang yang mengikis legitimasi proses hukum. Penggunaan instrumen keamanan untuk 'mengamankan' konflik antar-lembaga sipil menciptakan preseden berbahaya: hukum tidak lagi menjadi panglima, melainkan dikerdilkan oleh logika keamanan dan konflik institusi. Pelajaran dari etika perang mengajarkan bahwa campur tangan kekuatan militer dalam urusan sipil selalu membawa distorsi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang masif.
Jerat Konflik Institusi dan Anjloknya Marwah Hukum
Konflik terbuka antara Polri dan Kejaksaan bukanlah peristiwa yang terjadi dalam ruang hampa. Ia adalah manifestasi dari krisis marwah hukum yang lebih dalam, di mana ego sektoral dan tarik-menarik kepentingan mengalahkan komitmen bersama untuk menegakkan keadilan. Martabat penegakan hukum, yang seharusnya bersumber pada independensi, profesionalisme, dan transparansi, tercabik ketika publik menyaksikan lembaga-lembaga itu saling berhadap-hadapan. Kerusakan yang ditimbulkan bersifat multidimensional:
- Kredibilitas Hukum: Masyarakat mempertanyakan netralitas hukum jika penegaknya terlibat konflik.
- Prinsip Keteraturan: Hierarki dan prosedur hukum yang jelas menjadi kacau ketika ada intervensi dari pihak ketiga di luar sistem peradilan pidana.
- Nilai Kepercayaan: Fondasi sosial berupa kepercayaan publik terhadap sistem hukum anjlok, yang jauh lebih sulit untuk dibangun kembali daripada sekadar menyelesaikan sebuah kasus.
Rekomendasi yang diajukan, seperti memanggil pimpinan ketiga lembaga untuk kembali ke koridor hukum yang independen, adalah langkah administratif yang diperlukan. Namun, ia harus dilampaui dengan audit etis dan yuridis terhadap penggunaan Perpres 66/2025, untuk memastikan aturan yang bermaksud baik itu tidak menjadi alat legitimasi bagi praktik yang justru mengkhianati semangat negara hukum. Lebih dari itu, proses penyidikan kasus korupsi yang menjadi latar belakang harus dilanjutkan dengan transparansi ekstrem, sebagai bukti bahwa hukum tetap berjalan tanpa terpengaruh oleh konflik di permukaan. Transparansi adalah penawar terbaik untuk memulihkan kepercayaan yang hilang.
Pada akhirnya, pertanyaan etis yang paling menggugah untuk diajukan kepada setiap aktivis hukum dan penjaga konstitusi adalah: Apakah kita masih percaya bahwa hukum mampu mengatasi dirinya sendiri, ataukah kita telah diam-diam menerima bahwa ketika konflik institusi memanas, logika kekuasaan dan keamananlah yang akan selalu menjadi pemenangnya? Menyelamatkan marwah hukum membutuhkan lebih dari sekadar rekonsiliasi politis; ia menuntut keberanian kolektif untuk menempatkan prinsip di atas ego, dan memastikan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, tunduk pada ujian publik dan norma hukum yang lebih tinggi. Jika tidak, kita bukan hanya menyaksikan kerusakan citra, melainkan erosi perlahan-lahan dari fondasi negara hukum Indonesia itu sendiri.
