KEAMANAN NASIONAL
505 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
Pengamat: Kebijakan Keamanan Siber Indonesia Masih Reaktif, Butuh Kerangka Hukum Progresif
Kelambanan Indonesia membangun hukum siber progresif merupakan pelanggaran kewajiban konstitusional negara (positive obligation) untuk melindungi martabat warga...
KEAMANAN NASIONAL
Prabowo Panggil Menhan-Panglima TNI Bahas Peningkatan Kekuatan Alutsista
Pembahasan peningkatan alutsista dan anggaran militer harus tunduk pada prinsip akuntabilitas konstitusional dan hukum humaniter internasional. Penguatan komple...
KEAMANAN NASIONAL
Merespons Konflik Perbatasan, Pakar Hukum: Indonesia Perlu Perkuat Doktrin 'Use of Force' yang Sesuai Piagam PBB
Ketegangan di beberapa titik perbatasan Indonesia menuntut kejelasan dan kedewasaan dalam doktrin penggunaan kekuatan (use of force) sesuai hukum internasional....
KEAMANAN NASIONAL
Menhan: Pertahanan Negara Harus Berbasis Hukum dan HAM
Deklarasi Menhan tentang landasan hukum dan HAM dalam operasi militer menguak jurang antara retorika normatif dan praktik represif di lapangan, khususnya dalam...
KEAMANAN NASIONAL
Menyoroti Kode Etik Intelijen: Perlindungan Privasi vs. Keamanan Negara dalam Negara Hukum
Artikel ini mengkritisi ketegangan antara operasi intelijen dan prinsip negara hukum, menyoroti lemahnya akuntabilitas dan kode etik yang memungkinkan pelanggar...
KEAMANAN NASIONAL
3 Hari Masa Kritis AS-Iran, Ancaman Perang Terbuka Kembali
Periode tiga hari yang kritis dalam ketegangan AS-Iran merupakan ujian langsung terhadap prinsip hukum humaniter internasional, di mana blokade ekonomi dan sera...
KEAMANAN NASIONAL
Ketahanan Nasional di Tengaga Badai Hormuz: Ancaman terhadap Stabilitas Energi dan Hukum Indonesia
Krisis Selat Hormuz merupakan serangan terhadap martabat hukum internasional yang mengancam ketahanan nasional Indonesia secara multi-dimensional. Pelanggaran t...
KEAMANAN NASIONAL
Pengamat Hukum Pertahanan: Kebijakan 'Perlindungan Berbayar' Trump Langgar Prinsip Tanggung Jawab Negara Pelabuh
Kebijakan 'perlindungan berbayar' Trump untuk Selat Hormuz merupakan pelanggaran substantif terhadap UNCLOS 1982, yang menetapkan keamanan maritim sebagai tangg...
KEAMANAN NASIONAL
Boyong Petinggi Mabes, Kapolri Temui Panglima TNI: Ada yang Berusaha Pecah Belah Sinergitas!
Pertemuan Kapolri dan Panglima TNI untuk memperkuat sinergitas berdasarkan instruksi Presiden berpotensi mengaburkan batas konstitusional antara peran pertahana...
KEAMANAN NASIONAL
Polemik LGBTQ sebagai Ancaman Negara dalam Perpres Pertahanan: Antara Keamanan Nasional dan Pelanggaran Prinsip HAM
Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara secara kontroversial memasukkan komunitas LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter, sebuah langkah...
KEAMANAN NASIONAL
Proyek Pertahanan Cybersecurity Nasional dan Dilema Etis Pengawasan Massal oleh Negara
Implementasi proyek cybersecurity nasional sebagai instrumen pengawasan massal tanpa dasar hukum yang kuat merupakan pelanggaran prinsip negara hukum dan propor...
KEAMANAN NASIONAL
Prabowo Sebut Pemimpin yang Anjurkan Aksi Anarkis sebagai Pengkhianat Bangsa
Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut pemimpin penganjur aksi anarkis sebagai 'pengkhianat bangsa' mengangkat isu serius terkait batas antara penegakan huku...
