Pembatasan internet yang berkepanjangan di tengah konflik Papua telah mengkristalkan paradigma hukum yang berbahaya: instrumen keamanan negara yang diklaim darurat justru menjadi alat pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan melanggar prinsip hukum humaniter internasional. Gugatan warga terhadap pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan sebuah gugatan atas martabat hukum domestik yang dipaksa berhadapan dengan logika lawfare yang mengorbankan hak-hak digital warga atas altar keamanan absolut. Kasus ini menempatkan Papua sebagai laboratorium berbahaya di mana prinsip proporsionalitas dan keperluan (necessity)—fondasi perang beradab—diinjak-injak demi logika kontrol tanpa batas.
Kebisuan Informasi sebagai Strategi Perang yang Melanggar Hukum Humaniter
Pemadaman internet (internet shutdown) secara luas dan berdurasi panjang di Papua merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, khususnya prinsip-prinsip yang diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 mengenai Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional. Dalam konflik kontemporer, ruang digital telah menjadi infrastruktur sipil vital yang menjamin hak-hak dasar seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi sosial. Kebijakan pembatasan yang berlarut-larut menciptakan information blackout atau kebisuan informasi, sebuah kondisi yang justru memfasilitasi pelanggaran HAM lain dalam kegelapan, jauh dari pantauan independen domestik maupun internasional. Ironi pahitnya, instrumen yang mengatasnamakan stabilitas justru menjadi katalisator ketidakpastian dan impunity. Pelanggaran krusial terjadi pada tiga prinsip inti:
- Pelanggaran Prinsip Proporsionalitas: Dampak kolateral pemadaman terhadap ekonomi lokal, kelangsungan pendidikan, dan layanan kesehatan darurat di Papua jelas tidak sebanding (disproportionate) dengan klaim tujuan keamanan yang sering kali abstrak dan tidak terukur.
- Pengabaian Prinsip Keperluan (Necessity): Tidak ada mekanisme transparan dan dapat dipertanggungjawabkan yang membuktikan bahwa setiap pembatasan spesifik memang diperlukan (necessary) untuk menangkal ancaman konkret yang teridentifikasi. Pembatasan lebih menyerupai respons otomatis dan massal yang bersifat kolektif.
- Penghancuran Sifat Temporer: Durasi tanpa batas waktu dan tanpa mekanisme tinjauan berkala telah mengubah instrumen darurat menjadi alat kontrol permanen. Hal ini mengikis esensi keadaan darurat itu sendiri dan melanggengkan model pemerintahan melalui ketidaktahuan (governance through ignorance).
Gugatan Warga: Membangun Preseden Hukum Humaniter dalam Yurisdiksi Domestik
Gugatan yang diajukan oleh para warganet ini menandai momen konstitusional yang signifikan: upaya membangun preseden hukum humaniter domestik yang responsif terhadap realitas perang modern. Dengan mendasarkan gugatan tidak hanya pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga merujuk norma-norma hukum humaniter internasional yang telah diratifikasi Indonesia, para penggugat memaksa lembaga peradilan domestik menjawab pertanyaan etis mendasar: dapatkah hukum dan kebijakan darurat nasional dibaca dan diterapkan secara sewenang-wenang, atau haruskah ia tunduk pada prinsip-prinsip perang beradab (jus in bello) yang menjadi komitmen peradaban internasional? Langkah strategis ini dengan tegas mengangkat hak digital—meliputi akses informasi, komunikasi, dan verifikasi—sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, terlebih dalam konteks konflik bersenjata di mana ruang digital sering menjadi satu-satunya jendela verifikasi fakta dan penghubung dengan dunia luar.
Lebih dari sekadar sengketa teknis, gugatan ini merupakan ujian nyata bagi martabat sistem hukum Indonesia. Apakah pengadilan akan berani membedah klaim "keamanan absolut" negara dengan pisau analisis proporsionalitas dan keperluan yang ketat, atau akan terdikte oleh logika sektarian keamanan yang mengabaikan korban sipil? Preseden yang akan lahir dari putusan ini akan menentukan apakah Indonesia mengakui bahwa dalam konflik apa pun, termasuk di Papua, prinsip-prinsip hukum humaniter harus menjadi pagar pembatas yang tak boleh dilangkahi, bahkan—atau terutama—oleh negara. Pada akhirnya, pertanyaan etis paling menggugah bagi para aktivis hukum adalah: ketika negara yang seharusnya menjadi penjaga hukum justru menggunakan instrumen hukum untuk membungkam dan mengisolasi warganya sendiri dalam konflik, bukankah itu pertanda krisis legitimasi dan keberadaban yang lebih dalam daripada sekadar persoalan pembatasan internet?
