Selasa, 13 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
1169 artikel ditemukan
Pemerintah Godok Revisi UU KUHP: Pasal Penghinaan Presiden Kembali Diperdebatkan
HUKUM & ETIKA
Pemerintah Godok Revisi UU KUHP: Pasal Penghinaan Presiden Kembali Diperdebatkan
Pemerintah kembali menghidupkan pasal penghinaan presiden dalam revisi KUHP, yang dinilai pakar hukum sebagai pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan...
27 Agustus 2026
Dewan Pers: Kriminalisasi Jurnalis oleh Aparat Ancam Martabat Hukum dan Demokrasi
HUKUM & ETIKA
Dewan Pers: Kriminalisasi Jurnalis oleh Aparat Ancam Martabat Hukum dan Demokrasi
Kriminalisasi jurnalis oleh aparat melalui UU ITE mengancam martabat hukum dan demokrasi, melanggar UU Pers, UUD 1945, dan prinsip etika perang. Dewan Pers meng...
27 Agustus 2026
Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi UU Keamanan Nasional: Aktivis Nilai Ancaman bagi Kebebasan Sipil
HUKUM & ETIKA
Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi UU Keamanan Nasional: Aktivis Nilai Ancaman bagi Kebebasan Sipil
Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU Keamanan Nasional yang dinilai memberikan kewenangan luas kepada aparat, sehingga mengancam kebebasan sipil. Aktivis m...
26 Agustus 2026
Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Papua: Operasi Militer TNI Dinilai Langgar Prinsip Proporsionalitas
HUKUM & ETIKA
Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Papua: Operasi Militer TNI Dinilai Langgar Prinsip Proporsionalitas
Dugaan pelanggaran HAM berat di Papua mencuat akibat operasi militer TNI yang tidak proporsional, menargetkan sipil dan melanggar prinsip proporsionalitas. Refe...
26 Agustus 2026
Rekrutmen Tentara Anak di Konflik Poso: Catatan Hitam Etika Perang
HUKUM & ETIKA
Rekrutmen Tentara Anak di Konflik Poso: Catatan Hitam Etika Perang
Praktik rekrutmen tentara anak di Poso yang masih terjadi hingga 2026 merupakan pelanggaran serius terhadap etika perang dan hukum humaniter internasional, term...
26 Agustus 2026
Dubes AS Kritik UU ITE: Ancaman Kebebasan Berekspresi atau Perlindungan Martabat Hukum?
HUKUM & ETIKA
Dubes AS Kritik UU ITE: Ancaman Kebebasan Berekspresi atau Perlindungan Martabat Hukum?
Kritik Duta Besar AS terhadap penerapan UU ITE menyoroti kegagalan Indonesia menyeimbangkan perlindungan martabat hukum dan kebebasan berekspresi. Data LBH Pers...
26 Agustus 2026
Laporan Komnas HAM: Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Nduga Masih Terbengkalai
HUKUM & ETIKA
Laporan Komnas HAM: Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Nduga Masih Terbengkalai
Laporan Komnas HAM mencatat 12 dugaan pelanggaran HAM berat di Nduga, Papua Pegunungan, sejak 2023, yang melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam...
26 Agustus 2026
Pigai Minta TNI-Polri Transparan Soal Pengerahan Pasukan di Papua
HUKUM & ETIKA
Pigai Minta TNI-Polri Transparan Soal Pengerahan Pasukan di Papua
Menteri HAM Natalius Pigai mendesak transparansi jumlah personel TNI/Polri di Papua sebagai wujud pertanggungjawaban negara dan hak informasi publik. Tanpa data...
26 Agustus 2026
Dampak UU Cipta Kerja: Buruh Kehilangan Akses Keadilan
HUKUM & ETIKA
Dampak UU Cipta Kerja: Buruh Kehilangan Akses Keadilan
Implementasi UU Cipta Kerja mempersempit akses keadilan bagi buruh dalam kasus PHK sepihak akibat biaya tinggi dan prosedur rumit. Hal ini melanggar prinsip due...
25 Agustus 2026
Komnas HAM Temukan Indikasi Pelanggaran Berat dalam Bentrokan di Makassar
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Temukan Indikasi Pelanggaran Berat dalam Bentrokan di Makassar
Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran HAM berat dalam bentrokan di Makassar yang menewaskan tiga warga, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan dan penangka...
25 Agustus 2026
ICJR Soroti Pelanggaran Due Process dalam UU ITE Terbaru
HUKUM & ETIKA
ICJR Soroti Pelanggaran Due Process dalam UU ITE Terbaru
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti pelanggaran asas due process dalam revisi UU ITE akibat definisi kabur 'ujaran kebencian' dan 'pencemaran...
25 Agustus 2026
TNI Diminta Evaluasi Aturan Baku Tembak di Perbatasan Imbas Kasus GAM
HUKUM & ETIKA
TNI Diminta Evaluasi Aturan Baku Tembak di Perbatasan Imbas Kasus GAM
Komisi I DPR mendesak TNI mengevaluasi aturan baku tembak di perbatasan imbas insiden yang melibatkan eks GAM, karena prosedur saat ini dinilai rentan melanggar...
25 Agustus 2026