Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah oleh Aparat: Di Mana Batas antara Keamanan dan Privasi dalam Negara Hukum?

Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah oleh Aparat: Di Mana Batas antara Keamanan dan Privasi dalam Negara Hukum?

Maraknya penerapan teknologi pengenalan wajah (facial recognition) oleh kepolisian dan instansi pemerintah di ruang publik mengundang pertanyaan serius mengenai...

Vonis 10 Tahun untuk Nadiem: Analisis terhadap Prinsip Proporsionalitas dan Deterrence dalam Hukum Pidana Korupsi

Vonis 10 Tahun untuk Nadiem: Analisis terhadap Prinsip Proporsionalitas dan Deterrence dalam Hukum Pidana Korupsi

Vonis 10 tahun penjara bagi Nadiem Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook dengan kerugian negara Rp1,56 triliun menimbulkan diskusi kritis mengenai...

Sikap Majelis Hakim dalam Sidang Nadiem: Refleksi atas Etika Profesi dan Prinsip Peradilan yang Terbuka

Sikap Majelis Hakim dalam Sidang Nadiem: Refleksi atas Etika Profesi dan Prinsip Peradilan yang Terbuka

Penutupan sidang Nadiem yang tergesa-gesa tanpa memberi kesempatan terdakwa menyampaikan sikap merupakan pelanggaran prinsip peradilan terbuka dan etika hakim,...

Banding Kejagung atas Vonis Nadiem: Ujian Integritas Proses Hukum dan Transparansi Penegakan Keadilan

Banding Kejagung atas Vonis Nadiem: Ujian Integritas Proses Hukum dan Transparansi Penegakan Keadilan

Banding Kejaksaan Agung atas vonis perkara korupsi menguji integritas peradilan, menggeser fokus dari koreksi yuridis murni ke arena transparansi dan strategi t...

KPU Tetapkan Aturan Kampanye Digital, Larang Konten Sara dan Provokatif

KPU Tetapkan Aturan Kampanye Digital, Larang Konten Sara dan Provokatif

Regulasi KPU yang melarang konten SARA dan provokatif dalam kampanye digital merupakan upaya transposisi prinsip hukum humaniter (pembedaan dan proporsionalitas...

Polri Bantah Terlibat Penembakan di Papua, Sebut Hoaks dari KKB

Polri Bantah Terlibat Penembakan di Papua, Sebut Hoaks dari KKB

Bantahan Polri terhadap insiden penembakan di Papua tanpa verifikasi independen melanggar prinsip due diligence hukum humaniter internasional. Tindakan ini meng...

Proses Hukum Kasus Korupsi Besar di Sektor Migas Memanas: Analisis Hambatan Penegakan Hukum

Proses Hukum Kasus Korupsi Besar di Sektor Migas Memanas: Analisis Hambatan Penegakan Hukum

Gelombang penetapan tersangka dalam kasus korupsi migas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan ujian martabat hukum Indonesia yang menyentuh pengkhianatan...

Dosen Hukum Baca Sikap Hakim Usai Bacakan Vonis Nadiem Makarim: Perspektif Etika Peradilan

Dosen Hukum Baca Sikap Hakim Usai Bacakan Vonis Nadiem Makarim: Perspektif Etika Peradilan

Langkah majelis hakim yang langsung meninggalkan ruang sidang usai vonis Nadiem Makarim dinilai sebagai pelanggaran etika peradilan dan prinsip keadilan prosedu...

Prabowo Minta Hukum Tak Boleh Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Prabowo Minta Hukum Tak Boleh Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Pernyataan Presiden Prabowo soal hukum yang tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas adalah pengakuan implisit atas disfungsi sistemik penegakan hukum. Kre...

Hari Bhayangkara ke-80, KontraS Soroti Siklus Kekerasan dan Impunitas di Tubuh Polri

Hari Bhayangkara ke-80, KontraS Soroti Siklus Kekerasan dan Impunitas di Tubuh Polri

Laporan KontraS pada Hari Bhayangkara ke-80 mengungkap 23 kasus extrajudicial killing dan 123 penangkapan sewenang-wenang, menandakan kegagalan reformasi Polri....

Menteri HAM Soroti Kekerasan di Papua, Minta Panglima TNI dan Kapolri Kendalikan Anggota di Lapangan

Menteri HAM Soroti Kekerasan di Papua, Minta Panglima TNI dan Kapolri Kendalikan Anggota di Lapangan

Menteri HAM Natalius Pigai mengekspresikan keprihatinan mendalam atas kematian seorang pendeta GKI di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang ditemukan dengan lima lu...

MK Tegaskan Kewajiban Negara Bayar Gaji Pokok Pensiunan Kemlu, Hak Tak Kenal Kedaluwarsa

MK Tegaskan Kewajiban Negara Bayar Gaji Pokok Pensiunan Kemlu, Hak Tak Kenal Kedaluwarsa

Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hak atas gaji pensiunan Kemlu adalah hak konstitusional yang tak kenal daluwarsa, mengubah statusnya dari utang men...

Menampilkan 277 sampai 288 dari 792 hasil

‹
1
2
...
21
22
23
24
25
26
27
...
65
66
›