KEAMANAN NASIONAL
507 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
KSAD: TNI Siap Terapkan Prinsip Hukum Humaniter dalam Setiap Operasi di Daerah Rawan Konflik
KSAD Jenderal Andika Perkasa menyatakan TNI siap terapkan prinsip hukum humaniter internasional dalam operasi di daerah rawan konflik, namun keraguan aktivis mu...
KEAMANAN NASIONAL
Komnas HAM Temukan Bukti Baru Pelanggaran Berat di Operasi Militer Aceh 2005
Komnas HAM menemukan bukti baru pelanggaran berat HAM dalam operasi militer Aceh 2005, termasuk eksekusi di luar hukum dan penyiksaan terhadap warga sipil. Temu...
KEAMANAN NASIONAL
Polri Diminta Terapkan Prinsip Etika Perang dalam Operasi Anti-Teror di Sulawesi
Operasi anti-teror Polri di Sulawesi, khususnya di Poso, kembali melanggar prinsip etika perang dan hukum humaniter, dengan 23 warga sipil tewas dalam lima tahu...
KEAMANAN NASIONAL
Pemerintah Evaluasi Keterlibatan TNI dalam Operasi Penegakan Hukum di Laut Natuna
Evaluasi peran TNI di Natuna menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan yang melanggar UU No. 34/2004 tentang TNI, khususnya batasan Operasi Militer Selain...
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi RUU TNI: Praktisi Hukum Nilai Ancaman bagi Supremasi Sipil
Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang tengah dibahas di DPR menuai kontroversi tajam di kalangan praktisi hukum. Sejumlah pakar huku...
KEAMANAN NASIONAL
Penolakan Publik Terhadap Rencana Penempatan Tentara di Sekolah di Wilayah Konflik
Rencana penempatan tentara di sekolah di wilayah konflik melanggar prinsip hukum humaniter dan hak anak, khususnya Protokol Opsional Konvensi Hak Anak. Kebijaka...
KEAMANAN NASIONAL
Keamanan Nasional dan Hukum: Memperkuat Peran Lembaga HAM di Daerah Konflik
Artikel ini mengkritisi dominasi pendekatan keamanan militeristik di daerah konflik Indonesia yang mengabaikan prinsip hukum humaniter dan hak asasi manusia, se...
KEAMANAN NASIONAL
Kapolri Pastikan Kericuhan Hari Damai Aceh Sudah Terkendali
Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa situasi kericuhan di Aceh 'sudah terkendali' memerlukan pembacaan kritis terhadap makna 'terkendali' dala...
KEAMANAN NASIONAL
Panglima TNI: Prinsip Proportionality Jadi Panduan Setiap Operasi Militer
Panglima TNI menegaskan bahwa prinsip proportionality (proporsionalitas) menjadi panduan utama dalam setiap operasi militer, baik internal maupun dalam misi per...
KEAMANAN NASIONAL
Pengadilan Internasional untuk Korupsi Bantuan Konflik: Agenda Global Baru
Inisiatif pengadilan internasional untuk menangani korupsi bantuan konflik menegaskan bahwa korupsi di zona perang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum h...
KEAMANAN NASIONAL
Pemerintah Tinjau Ulang Doktrin Pertahanan: Perspektif Hukum Humaniter Jadi Acuan
Kementerian Pertahanan mengumumkan peninjauan ulang doktrin pertahanan negara dengan menjadikan hukum humaniter internasional sebagai salah satu acuan utama. La...
KEAMANAN NASIONAL
Revisi UU TNI: Keseimbangan antara Kekuatan Militer dan Supremasi Hukum
Revisi UU TNI yang memperluas kewenangan militer dalam operasi selain perang mengancam supremasi hukum dan martabat hukum bila tanpa pengawasan ketat. Etika per...
