Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan kesiapan TNI untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam setiap operasi militer di daerah rawan konflik, seperti Papua dan perbatasan. Pernyataan ini, yang disampaikan dalam forum diskusi bersama aktivis hukum dan akademisi, sejatinya menandai pengakuan resmi atas pentingnya hukum humaniter dalam setiap operasi militer. Namun, di balik retorika normatif tersebut, keraguan mendalam masih membayangi: bagaimana konsistensi implementasi hukum di lapangan jika laporan pelanggaran sebelumnya belum kunjung mendapat tindakan tegas? Para aktivis mencatat adanya kesenjangan antara wacana dan praktik yang memerlukan verifikasi etis dan yuridis secara kritis.
Prinsip Proporsionalitas dan Pembedaan: Antara Norma dan Realitas Lapangan
Dalam setiap operasi di zona konflik, prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas (proportionality) menjadi pilar utama hukum humaniter internasional. Prinsip pertama menuntut agar pihak yang bertikai membedakan secara jelas antara kombatan dan warga sipil, serta antara objek militer dan objek sipil. Prinsip kedua melarang serangan yang menimbulkan kerugian tambahan yang berlebihan terhadap warga sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Dalam konteks Papua dan perbatasan, sejumlah laporan LSM menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap kedua prinsip ini, seperti serangan yang mengenai sekolah atau pemukiman warga. Tanpa adanya investigasi yang transparan dan akuntabel, pernyataan KSAD tetap beresiko menjadi seremonial belaka. Berikut adalah poin-poin esensial yang perlu dipastikan oleh TNI dalam setiap operasi:
- Pembedaan yang ketat: Setiap prajurit harus menerima pelatihan intensif mengenai identifikasi sasaran dan perlindungan warga sipil, termasuk dalam operasi intelijen dan pengejaran di daerah padat penduduk.
- Proporsionalitas terukur: Setiap rencana operasi harus melalui analisis dampak sipil yang terdokumentasi, dengan mekanisme pembatalan serangan jika risiko terhadap warga sipil melampaui manfaat militer.
- Pelaporan dan pengawasan independen: Adanya saluran bagi warga sipil atau relawan kemanusiaan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa rasa takut, dan komitmen untuk menindaklanjuti secara hukum.
Satuan Pengawas Kepatuhan: Jaminan Akuntabilitas atau Sekadar Simbol?
Menjawab keraguan aktivis, KSAD menegaskan akan membentuk satuan khusus pengawas kepatuhan hukum di setiap komando daerah militer. Langkah ini dipandang sebagai kemajuan prosedural, namun efektivitasnya sangat bergantung pada independensi dan kekuatan mekanisme kerjanya. Jika satuan ini berada di bawah rantai komando yang sama dengan unit yang diawasi, risiko konflik kepentingan dan tekanan hierarkis akan menggerogoti kredibilitasnya. Para aktivis hukum mendesak adanya jaminan perlindungan bagi anggota satuan tersebut, serta akses publik terhadap laporan pengawasan. Lebih jauh, diperlukan mekanisme pengaduan yang benar-benar independen, seperti panel yang melibatkan perwakilan masyarakat sipil atau Komnas HAM. Tanpa unsur eksternal, satuan pengawas bisa menjadi alat untuk melegitimasi praktik yang melanggar prinsip humaniter. Beberapa tantangan yang harus diantisipasi antara lain:
- Kemandirian struktural: Satuan tidak boleh berada di bawah komando satuan yang diawasi, dan anggotanya harus memiliki jaminan tidak dipindahtugaskan saat menangani kasus sensitif.
- Transparansi laporan: Setiap temuan pelanggaran harus dipublikasikan secara periodik dengan tetap menghormati privasi korban dan proses hukum.
- Tindak lanjut hukum: Rekomendasi satuan harus mengikat secara operasional, dan jika tidak diindahkan, harus ada konsekuensi disiplin yang jelas.
Pernyataan KSAD adalah langkah awal yang patut diapresiasi, namun kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui bukti konkret di lapangan. Setiap operasi yang dilakukan di daerah rawan konflik harus menjadi cermin komitmen terhadap martabat hukum dan etika perang. Aktivis hukum perlu mendorong pembentukan mekanisme pemantauan yang partisipatif, termasuk keterlibatan organisasi kemanusiaan dan akademisi. Pertanyaan etis yang menggugah: sampai kapan kita hanya akan mendengar janji kepatuhan, tanpa pernah menyaksikan hukuman bagi pelanggar prinsip humaniter? Saatnya mewujudkan kata-kata menjadi aksi yang terukur dan bertanggung jawab.
