Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Kasus Pelanggaran HAM oleh Angkatan Bersenjata: Analisis Legal dan Etika

Kasus Pelanggaran HAM oleh Angkatan Bersenjata: Analisis Legal dan Etika

Kasus pelanggaran HAM oleh angkatan bersenjata mengungkap kegagalan sistemik dalam penegakan hukum dan akuntabilitas institusi militer. Analisis legal menunjukk...

Kemenkopolhukam Gelar Rapat Terbatas Bahas RUU Keamanan Nasional: Aktivis Khawatirkan Potensi Pelanggaran HAM

Kemenkopolhukam Gelar Rapat Terbatas Bahas RUU Keamanan Nasional: Aktivis Khawatirkan Potensi Pelanggaran HAM

RUU Keamanan Nasional yang dibahas secara tertutup oleh Kemenkopolhukam mengancam rule of law dengan klausul 'ancaman non-tradisional' yang kabur dan berpotensi...

Laporan LBH: Penyiksaan dalam Konflik Internal masih Terjadi, Penegakan Hukum Lemah

Laporan LBH: Penyiksaan dalam Konflik Internal masih Terjadi, Penegakan Hukum Lemah

Laporan LBH mengungkap penyiksaan dalam konflik internal masih terjadi dengan impunitas, didukung oleh penegakan hukum yang lemah dan diskriminatif terhadap apa...

Analis: RUU Keamanan Nasional Berpotensi Legalkan Impunitas bagi Aparat Keamanan

Analis: RUU Keamanan Nasional Berpotensi Legalkan Impunitas bagi Aparat Keamanan

Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang sedang dibahas DPR dinilai para analis hukum mengandung pasal-pasal berbahaya yang dapat melegalkan impunitas bag...

Koalisi NGO Gugat Pemerintah ke PTUN atas Kebijakan Penggunaan Drone di Wilayah Sipil

Koalisi NGO Gugat Pemerintah ke PTUN atas Kebijakan Penggunaan Drone di Wilayah Sipil

Koalisi NGO menggugat pemerintah ke PTUN atas kebijakan penggunaan drone pengintai di wilayah sipil tanpa payung hukum yang jelas, menandai ujian penting bagi n...

Mahkamah Konstitusi Diminta Uji Materi Pasal yang Izinkan Penyadapan tanpa Izin Pengadilan untuk Kasus 'Terorisme'

Mahkamah Konstitusi Diminta Uji Materi Pasal yang Izinkan Penyadapan tanpa Izin Pengadilan untuk Kasus 'Terorisme'

Permohonan uji materi ke MK terhadap pasal yang mengizinkan penyadapan tanpa izin pengadilan untuk kasus terorisme menguji komitmen Indonesia pada rule of law d...

Wacana Amandemen UU Intelijen Dikritisi, Pengawasan DPR Dinilai Masih Lemah

Wacana Amandemen UU Intelijen Dikritisi, Pengawasan DPR Dinilai Masih Lemah

Wacana amandemen UU Intelijen berpotensi melanggar prinsip proportionalitas dan due process of law dengan memperluas kewenangan diskresioner tanpa mekanisme pen...

Kajian Akademik: Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Operasi Militer di Papua harus Transparan dan Berdasarkan Hukum Humaniter

Kajian Akademik: Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Operasi Militer di Papua harus Transparan dan Berdasarkan Hukum Humaniter

Kajian akademis mendesak penyidikan transparan berbasis hukum humaniter atas operasi militer di Papua, menegaskan bahwa penyidikan internal tertutup merusak mar...

Kritik terhadap Draft RUU Keamanan Nasional: Potensi Pelanggaran Hak Asasi dan Absence of Humanitarian Law Principles

Kritik terhadap Draft RUU Keamanan Nasional: Potensi Pelanggaran Hak Asasi dan Absence of Humanitarian Law Principles

Draft RUU Keamanan Nasional mengancam prinsip negara hukum dan mengabaikan norma hukum humaniter internasional. Rancangan ini berpotensi melegitimasi pelanggara...

Reportase: Mekanisme Accountability untuk Pelanggaran Hukum Humaniter oleh Private Military Contractors di Indonesia

Reportase: Mekanisme Accountability untuk Pelanggaran Hukum Humaniter oleh Private Military Contractors di Indonesia

Reportase VOA Indonesia mengangkat isu tentang mekanisme accountability untuk pelanggaran hukum humaniter oleh Private Military Contractors (PMCs) yang semakin...

Pelanggaran HAM dalam Operasi Counter-Terrorism: Laporan LBH Mendesak Reformasi Protokol Etika

Pelanggaran HAM dalam Operasi Counter-Terrorism: Laporan LBH Mendesak Reformasi Protokol Etika

Laporan LBH Indonesia mengungkap bahwa operasi counter-terrorism justru menjadi sumber pelanggaran HAM akibat ketiadaan protokol etika yang jelas, sehingga mela...

Kajian Hukum: Penggunaan Autonomous Weapons dalam Pertahanan Nasional Melanggar Prinsip Distinction

Kajian Hukum: Penggunaan Autonomous Weapons dalam Pertahanan Nasional Melanggar Prinsip Distinction

Kajian hukum mengungkap penggunaan autonomous weapons dalam pertahanan nasional melanggar prinsip distinction dalam hukum humaniter, berpotensi menyebabkan pela...