Pembentukan Pengadilan HAM Khusus untuk Kasus Masa Lalu: Langkah Maju atau Sekadar Simbol?

Pemerintah mengumumkan pembentukan pengadilan HAM khusus untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus 1965, 1989, dan 1998. Langkah ini disambut beragam oleh aktivis hak asasi; sebagian menilainya sebagai kemajuan signifikan dalam rekonsiliasi, namun yang lain meragukan independensi dan efektivitasnya. Ketiadaan amnesti bagi pelaku dan keterlibatan hakim ad hoc menjadi sorotan. Dari perspektif martabat hukum, pembentukan lembaga semacam ini harus disertai jaminan bahwa proses peradilan benar-benar fair dan tidak dikendalikan kepentingan politik. Masyar sipil mendesak agar pengadilan ini memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku tingkat atas tanpa pandang bulu.