Kamis, 13 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
787 artikel ditemukan
Membaca Ulang Pasal-Pasal Kontroversial RKUHP dari Kacamata Etika Hukum dan Prinsip Legalitas
HUKUM & ETIKA
Membaca Ulang Pasal-Pasal Kontroversial RKUHP dari Kacamata Etika Hukum dan Prinsip Legalitas
Draf RKUHP yang memuat pasal-pasal kontroversial seperti penghinaan pejabat dan kriminalisasi ajaran tanpa definisi jelas, merupakan pelanggaran terhadap asas l...
27 April 2026
KNPB Deklarasi Papua Zona Darurat Militer & Kemanusiaan, Desak Bukakan Akses Internasional
HUKUM & ETIKA
KNPB Deklarasi Papua Zona Darurat Militer & Kemanusiaan, Desak Bukakan Akses Internasional
Deklarasi Papua sebagai zona darurat militer dan kemanusiaan oleh KNPB mengangkat isu pelanggaran prinsip hukum humaniter internasional, termasuk pembedaan dan...
25 April 2026
Babak Baru Pengadilan Militer Andrie Yunus, Uji Independensi di Bawah Sorotan Publik
HUKUM & ETIKA
Babak Baru Pengadilan Militer Andrie Yunus, Uji Independensi di Bawah Sorotan Publik
Kasus dugaan penganiayaan terhadap Andrie Yunus memasuki fase krusial dengan rencana pelimpahan berkas dari Oditur Militer ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta....
25 April 2026
GAMKI Lanjutkan Proses Hukum Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Jusuf Kalla, Menegaskan Kesetaraan di Hadapan Hukum
HUKUM & ETIKA
GAMKI Lanjutkan Proses Hukum Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Jusuf Kalla, Menegaskan Kesetaraan di Hadapan Hukum
GAMKI melanjutkan proses hukum dugaan penistaan agama oleh Jusuf Kalla, menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagai ujian martabat sistem peradilan....
25 April 2026
Pakar Hukum Ingatkan: Salah Pahami Peradilan Militer Bisa Ganggu Kedaulatan
HUKUM & ETIKA
Pakar Hukum Ingatkan: Salah Pahami Peradilan Militer Bisa Ganggu Kedaulatan
Pernyataan ahli hukum yang menegaskan peradilan militer sebagai bagian konstitusional untuk menjaga kedaulatan negara justru mengungkap ketegangan mendasar anta...
25 April 2026
Didakwa Pasal Berlapis, 4 Prajurit TNI Hadapi Sidang Militer Kasus Andrie Yunus
HUKUM & ETIKA
Didakwa Pasal Berlapis, 4 Prajurit TNI Hadapi Sidang Militer Kasus Andrie Yunus
Proses hukum terhadap empat prajurit BAIS TNI dalam kasus Andrie Yunus dengan dakwaan pasal berlapis telah memasuki tahap sidang militer. Inti dari persidangan...
25 April 2026
Mandek 20 Tahun, Revisi UU Peradilan Militer Dinilai Abaikan Konstitusi
HUKUM & ETIKA
Mandek 20 Tahun, Revisi UU Peradilan Militer Dinilai Abaikan Konstitusi
Kemandekan revisi UU Peradilan Militer selama dua dekade merupakan bentuk pengabaian terhadap mandat konstitusi dan etika negara hukum, menciptakan vacuum norma...
25 April 2026
Gugat UU TNI di MK, Masyarakat Sipil Soroti Dwifungsi hingga Peradilan Militer
HUKUM & ETIKA
Gugat UU TNI di MK, Masyarakat Sipil Soroti Dwifungsi hingga Peradilan Militer
Gugatan uji materiil UU TNI di Mahkamah Konstitusi menyoroti dua isu kritis: revitalisasi dwifungsi yang mengancam supremasi sipil dan ekspansi peradilan milite...
25 April 2026
Mandek 20 Tahun, Revisi UU Peradilan Militer Dinilai Abaikan Konstitusi
HUKUM & ETIKA
Mandek 20 Tahun, Revisi UU Peradilan Militer Dinilai Abaikan Konstitusi
Kemandekan 20 tahun revisi UU Peradilan Militer merupakan pengingkaran struktural terhadap mandat konstitusi dan prinsip negara hukum, yang mengabadikan impunit...
25 April 2026
Gugat UU TNI di MK, Masyarakat Sipil Soroti Dwifungsi hingga Peradilan Militer
HUKUM & ETIKA
Gugat UU TNI di MK, Masyarakat Sipil Soroti Dwifungsi hingga Peradilan Militer
Gugatan judicial review terhadap UU TNI di Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat sipil menyoroti dua masalah krusial: dwifungsi TNI yang masih hidup dalam praktik...
25 April 2026
Keluarga Korban Tindak Pidana Prajurit TNI Uji Materi UU Peradilan Militer ke MK
HUKUM & ETIKA
Keluarga Korban Tindak Pidana Prajurit TNI Uji Materi UU Peradilan Militer ke MK
Gugatan uji materi UU Peradilan Militer oleh keluarga korban tindak pidana prajurit TNI mengangkat krisis akuntabilitas struktural dalam sistem hukum Indonesia....
25 April 2026
Keputusan Panglima TNI: Moratorium Operasi Offensive di Papua, Kaji Etika Penegakan Hukum di Daerah Konflik
HUKUM & ETIKA
Keputusan Panglima TNI: Moratorium Operasi Offensive di Papua, Kaji Etika Penegakan Hukum di Daerah Konflik
Moratorium operasi militer ofensif di Papua oleh Panglima TNI merupakan pengakuan implisit atas kegagalan paradigma keamanan yang abai terhadap hukum humaniter...
26 April 2026