Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM: Ancaman Pasal Karet dan Melemahnya Independensi Komnas HAM

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM: Ancaman Pasal Karet dan Melemahnya Independensi Komnas HAM

Draf Revisi RUU HAM mengancam martabat hukum nasional dengan mengukuhkan instrumen pasal karet dan secara sistematis melemahkan independensi Komnas HAM. Rancang...

Koalisi Desak Hentikan Latsarmil SPPI: Tiga Korban Jiwa Bukti Kelirunya Militerisasi Urusan Sipil

Koalisi Desak Hentikan Latsarmil SPPI: Tiga Korban Jiwa Bukti Kelirunya Militerisasi Urusan Sipil

Tiga korban jiwa dalam Latsarmil SPPI menguak pelanggaran prinsip distingsi dan proporsionalitas dalam etika perang, serta penyimpangan tugas pokok TNI yang dia...

Amnesty Internasional Kritik Program Taruna Akmil di Sekolah Rakyat: Militerisasi Pendidikan Sipil

Amnesty Internasional Kritik Program Taruna Akmil di Sekolah Rakyat: Militerisasi Pendidikan Sipil

Program penempatan taruna Akmil di Sekolah Rakyat dinilai melanggar Konvensi Hak Anak dan prinsip dasar hak asasi manusia, karena berpotensi mengubah pendidikan...

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Hentikan Latsarmil SPPI Usai Tiga Peserta Meninggal

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Hentikan Latsarmil SPPI Usai Tiga Peserta Meninggal

Tiga kematian dalam latihan militer program sipil SPPI mengekspos pelanggaran konstitusional atas UU TNI dan etika pemerintahan, di mana militerisasi ranah sipi...

Amnesty Internasional Indonesia: Militerisasi Makin Meluas Di Ruang Sipil

Amnesty Internasional Indonesia: Militerisasi Makin Meluas Di Ruang Sipil

Program pengerahan Taruna Akmil ke Sekolah Rakyat merupakan bentuk militerisasi ruang sipil yang melanggar Konvensi Hak Anak PBB, mereduksi anak dari subjek huk...

Mahkamah Konstitusi Diminta Uji Materiil Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Lembaga Negara

Mahkamah Konstitusi Diminta Uji Materiil Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Lembaga Negara

Permohonan uji materiil terhadap pasal penghinaan Presiden dan lembaga negara menempatkan Mahkamah Konstitusi pada ujian etika konstitusional antara melindungi...

3 Peserta SPPI Meninggal, Koalisi Sipil Minta Ada yang Diproses Hukum

3 Peserta SPPI Meninggal, Koalisi Sipil Minta Ada yang Diproses Hukum

Tragedi kematian tiga peserta SPPI dalam latihan militer mengekspos praktik militerisasi sipil yang melanggar UU TNI dan prinsip supremasi sipil. Insiden ini me...

Amnesty International Desak Rencana Taruna Akmil Bakal Didik Siswa Sekolah Rakyat Dibatalkan

Amnesty International Desak Rencana Taruna Akmil Bakal Didik Siswa Sekolah Rakyat Dibatalkan

Rencana pemerintah melibatkan taruna Akmil di Sekolah Rakyat dinilai sebagai militerisasi pendidikan yang melanggar hak anak dan prinsip pembatasan domain milit...

Penangkapan Hakim Harus Seizin Ketua MA Disebut untuk Cegah Intervensi Eksekutif

Penangkapan Hakim Harus Seizin Ketua MA Disebut untuk Cegah Intervensi Eksekutif

Mahkamah Agung membela mekanisme izin penangkapan hakim dalam KUHAP sebagai benteng menjaga independensi kehakiman dari intervensi eksekutif. Namun, mekanisme i...

DPR Buka Peluang Revisi UU Keadaan Bahaya di Sidang MK, Akui Perlu Pembaruan

DPR Buka Peluang Revisi UU Keadaan Bahaya di Sidang MK, Akui Perlu Pembaruan

DPR mengakui di Mahkamah Konstitusi bahwa UU Keadaan Bahaya 1959 butuh revisi mendasar, terutama karena minimnya mekanisme pengawasan legislatif atas kewenangan...

Amnesty International Desak Pelatihan Militer untuk Manajer Kopdes Merah Putih Dihentikan

Amnesty International Desak Pelatihan Militer untuk Manajer Kopdes Merah Putih Dihentikan

Kasus kematian peserta Latsarmil bagi pengelola Kampung Nelayan mengungkap pelanggaran prinsip transparansi dan hak atas kebenaran oleh Kemhan. Amnesty Internat...

RKUHP dan Prinsip Legalitas dalam Konteks Keamanan Nasional: Ancaman bagi Kebebasan Sipil atau Perlindungan Hukum?

RKUHP dan Prinsip Legalitas dalam Konteks Keamanan Nasional: Ancaman bagi Kebebasan Sipil atau Perlindungan Hukum?

RKUHP menghadapkan prinsip legalitas dan kepastian hukum pada ancaman serius melalui pasal-pasal multitafsir yang berpotensi mengkriminalisasi kritik. Dari pers...