Operasi keamanan di Papua kembali mencoreng martabat hukum Indonesia. Laporan dari relawan hak asasi manusia (HAM) mengungkapkan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat TNI-Polri yang mengakibatkan korban jiwa warga sipil. Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan pelanggaran HAM berat yang bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Dalam etika perang, setiap penggunaan kekuatan militer harus tunduk pada asas proporsionalitas dan perlindungan warga sipil — sebuah kewajiban yang tampaknya diabaikan di Papua.
Melanggar Hukum Humaniter Internasional: Prinsip Proporsionalitas dan Perlindungan Sipil
Hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II, melarang serangan terhadap warga sipil dan mewajibkan pihak yang bertikai untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Di Papua, operasi militer yang disamarkan sebagai operasi keamanan dalam negeri seringkali menghilangkan batas tersebut. Pelanggaran prinsip proporsionalitas terjadi ketika kekuatan yang digunakan tidak sebanding dengan ancaman, sehingga menimbulkan korban sipil yang tidak perlu. Beberapa norma yang dilanggar antara lain:
- Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 — melarang pembunuhan terhadap orang yang tidak berpartisipasi langsung dalam permusuhan, termasuk warga sipil.
- Pasal 13 Protokol Tambahan II — menjamin perlindungan dasar bagi warga sipil dari bahaya yang timbul dari operasi militer.
- Pasal 51 Protokol Tambahan I — melarang serangan yang tidak membedakan sasaran dan serangan yang berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan.
Kegagalan aparat keamanan dalam menerapkan asas legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas menunjukkan lemahnya pengawasan dan disregards terhadap etika perang. Setiap insiden kekerasan di Papua harus diukur dengan standar ini, bukan sekadar dibingkai sebagai masalah keamanan nasional semata.
Impunitas dan Lemahnya Akuntabilitas: Ancaman bagi Supremasi Hukum
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk Papua, namun pemerintah masih menunjukkan keraguan. Padahal, tanpa mekanisme akuntabilitas yang tegas, siklus impunitas akan terus berlanjut. Pelaku pelanggaran HAM berat — termasuk penggunaan kekuatan berlebihan yang mengakibatkan kematian — harus diadili secara kredibel. Kegagalan menegakkan hukum tidak hanya melanggar kewajiban negara berdasarkan UU No. 39/1999 tentang HAM, tetapi juga mencemarkan nama Indonesia di forum internasional. Aktivis hukum dan masyarakat adat Papua mendesak investigasi independen dan transparan terhadap setiap insiden, bukan sekadar laporan internal yang cenderung memutihkan oknum.
Dalam perspektif etika perang, penggunaan kekuatan militer dalam konteks keamanan dalam negeri harus dibatasi secara ketat oleh hukum. Negara wajib menjamin bahwa setiap operasi dilakukan berdasarkan asas legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Jika tidak, martabat hukum Indonesia akan terus tercoreng, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan akan semakin runtuh.
Pertanyaan etis yang menggugah: Akankah pemerintah terus membiarkan impunitas di Papua demi stabilitas semu, atau berani menegakkan supremasi hukum dengan mengadili pelanggar HAM berat? Aktivis hukum dan masyarakat sipil tidak boleh tinggal diam; mereka harus mendesak agar setiap pelanggaran etika perang di Papua segera diinvestigasi dan diadili secara terbuka. Tanpa itu, Papua akan tetap menjadi luka yang tak tersembuhkan bagi keadilan Indonesia.
