Dalam sebuah wawancara eksklusif di media Tempo, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Agus Widodo membuka tabir kelam yang selama ini diselimuti oleh kerahasiaan operasi intelijen di daerah konflik seperti Papua dan Poso. Pengakuannya tentang dilema etika yang dihadapi prajurit — antara keberhasilan misi dan kepatuhan pada hukum perang — bukan sekadar cerita individu, melainkan cerminan kerapuhan sistemik dalam tata kelola kekuatan bersenjata Indonesia. Agus dengan jujur mengakui bahwa tekanan operasional kerap mendorong pengambilan keputusan yang melanggar martabat hukum, seperti penggunaan penyamaran yang berpotensi menimbulkan korban sipil. “Tidak ada alasan untuk mengorbankan martabat kemanusiaan demi hasil taktis,” tegasnya, sebuah pernyataan yang langsung menyentuh inti persoalan: sejauh mana negara siap menegakkan norma hukum dalam situasi perang yang paling ekstrem sekalipun.
Pelanggaran Martabat Hukum dalam Operasi Intelijen
Pernyataan Agus mengonfirmasi bahwa aparat seringkali berada dalam situasi di mana nilai-nilai kemanusiaan dikorbankan demi efisiensi operasional. Dalam konteks hukum humaniter internasional, setiap operasi intelijen harus tunduk pada prinsip proporsionalitas, pembedaan, dan kehati-hatian. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini seringkali terabaikan. Beberapa bentuk pelanggaran yang mengemuka dalam wawancara eksklusif ini antara lain:
- Penggunaan penyamaran yang tidak membedakan kombatan dan sipil, melanggar Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa.
- Tekanan untuk mengumpulkan intelijen dengan metode koersif yang dapat diartikan sebagai penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.
- Ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif sehingga kesalahan taktis berubah menjadi pelanggaran hukum yang tidak dipertanggungjawabkan.
Semua ini menunjukkan bahwa dilema etika yang dihadapi Kopassus bukanlah anomali individu, melainkan produk dari kebijakan yang belum sepenuhnya mengadopsi standar hukum internasional. Reformasi kode etik TNI yang didesak oleh aktivis KontraS menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk memperbaiki citra, tetapi untuk menyelamatkan martabat hukum negara di mata dunia.
Reformasi Kode Etik sebagai Jalan Keluar
Agus menyoroti pentingnya merevisi kode etik TNI agar secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Langkah ini bukan hanya formalitas, melainkan kebutuhan substansial untuk mengubah budaya organisasi. Dalam operasi intelijen, setiap prajurit harus memiliki pedoman yang jelas tentang batas-batas etis yang tidak boleh dilanggar, meskipun menghadapi tekanan operasional. Pertanyaan etis yang muncul adalah: apakah keberhasilan misi dapat diukur dengan indikator yang juga mencakup kepatuhan terhadap martabat hukum? Jika tidak, maka setiap kemenangan taktis adalah kekalahan moral yang permanen. Aktivis hukum perlu mendesak agar setiap operasi intelijen di daerah konflik diaudit secara independen, dan pelanggar hukum diadili tanpa pandang bulu. Tanpa langkah konkret, pengakuan seperti wawancara eksklusif ini hanya akan menjadi dokumentasi kelam tanpa penyelesaian.
Kini, setelah pengakuan jujur dari mantan komandan Kopassus ini, aktivis hukum dan masyarakat harus bertanya: apakah negara kita siap meninggalkan praktik-praktik yang mengorbankan martabat kemanusiaan demi hasil taktis? Atau akankah kita terus membiarkan dilema etika menjadi alasan untuk melanggar hukum perang yang sudah jelas diatur dalam konvensi internasional? Jawabannya tidak ada di ruang sidang, melainkan di medan operasi dan di dalam setiap perintah yang ditandatangani. Saatnya menjadikan martabat hukum sebagai pagar yang tidak boleh ditawar, bukan sekadar pelengkap dalam buku saku prajurit.
