Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menerima permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), khususnya pasal-pasal yang memperbolehkan keterlibatan militer dalam penegakan hukum sipil, termasuk dalam penanganan kasus terorisme dan narkotika. Permohonan yang diajukan oleh aktivis dan akademisi ini menyoroti ancaman serius terhadap supremasi sipil dan etika perang di negara demokrasi. Pasalnya, perluasan kewenangan TNI tanpa mekanisme pengawasan yang ketan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sistemik. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pekan depan, dan putusan MK akan menjadi preseden hukum yang menentukan batas partisipasi militer dalam urusan sipil.
Dimensi Hukum: Melanggar Prinsip Supremasi Sipil?
Dalam sistem demokrasi, penegakan hukum sejatinya menjadi domain Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai garda terdepan. Keterlibatan TNI dalam ranah sipil, selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan militer sebagai alat pertahanan negara, juga melanggar norma etika perang yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Pakar hukum pidana militer menegaskan bahwa pengadilan harus menetapkan pembatasan jelas agar operasi militer tidak tumpang tindih dengan kewenangan Polri atau berujung pada pelanggaran berat. Isu utama yang diangkat dalam uji materi ini meliputi:
- Ambiguitas pasal yang memungkinkan TNI bertindak di luar kerangka “kondisi luar biasa” sebagaimana diatur dalam konstitusi
- Lemahnya pengawasan ketan terhadap setiap operasi militer dalam penegakan hukum sipil
- Risiko pelanggaran HAM yang timbul karena perbedaan budaya kerja antara militer dan polisi sipil
- Potensi kriminalisasi warga sipil jika prosedur penahanan dan penyidikan tidak sesuai hukum acara pidana
Implikasi Etis: Antara Keamanan Nasional dan Martabat Hukum
Etika militer mengajarkan bahwa penggunaan kekuatan harus proporsional, perlu, dan sah secara hukum. Di Indonesia, doktrin “operasi militer selain perang” kerap disalahartikan sebagai izin untuk turut campur dalam urusan sipil tanpa terikat standar HAM universal. Padahal, setiap intervensi militer harus terbatas pada kondisi darurat yang mengancam keamanan nasional, seperti bencana alam atau konflik bersenjata. Dalam isu terorisme dan narkotika, Polri telah memiliki unit khusus yang terlatih dan diawasi lembaga independen. Oleh karena itu, perluasan kewenangan TNI justru dapat melemahkan supremasi sipil dan menimbulkan tumpang tindih wewenang yang berpotensi merusak keseimbangan kekuasaan. Putusan MK nanti bukan sekadar persoalan konstitusionalitas, melainkan juga pilihan etis antara mengedepankan keamanan represif atau menjunjung tinggi hak warga negara.
Di tengah arus politik yang mendorong penguatan peran TNI, aktivis hukum harus bergerak proaktif untuk memastikan bahwa setiap putusan MK menghormati prinsip-prinsip hukum demokrasi dan etika perang. Pertanyaan yang menggugah adalah: Apakah kita rela melepaskan supremasi sipil hanya dalam nama stabilitas, ataukah hukum tetap harus menjadi panglima yang melindungi martabat setiap individu? Inilah saatnya untuk berdiri teguh di sisi hukum dan kemanusiaan.
