HUKUM INTERNASIONAL
830 artikel ditemukan
HUKUM INTERNASIONAL
TPNPB Klaim Tembak Mati Pilot AS dan Bakar Pesawat, Desak Perundingan Internasional
Klaim TPNPB yang mengaitkan kekerasan terhadap warga negara asing dengan tuntutan perundingan internasional merupakan pelanggaran prinsip dasar hukum humaniter,...
HUKUM INTERNASIONAL
Komisi I DPR Setujui Pembahasan RUU Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Turki dan Malaysia
Persetujuan Komisi I DPR membahas RUU ratifikasi kerja sama pertahanan dengan Turki dan Malaysia merupakan ujian kedaulatan dan konsistensi hukum internasional...
HUKUM INTERNASIONAL
ICRC Soroti Keterbatasan Akses Bantuan Kemanusiaan di Zona Konflik Papua
Laporan ICRC tentang blokade bantuan kemanusiaan di Papua menyingkap potensi pelanggaran serius terhadap kewajiban inti hukum humaniter internasional oleh Indon...
HUKUM INTERNASIONAL
Komisi I DPR Setujui RUU Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI-Turki dan RI-Malaysia
Ratifikasi kerjasama pertahanan RI-Turki dan RI-Malaysia oleh DPR mengangkat isu kritis transparansi dan akuntabilitas demokratis dalam kebijakan keamanan nasio...
HUKUM INTERNASIONAL
Indonesia dalam Diplomasi Hukum Laut Internasional: Menjawab Klaim Sepihak di Laut Cina Selatan
Klaim sepihak di Laut Cina Selatan mengancam fondasi UNCLOS 1982, menempatkan Indonesia dalam dilema antara komitmen diplomasi hukum internasional dan kebutuhan...
HUKUM INTERNASIONAL
Posisi Indonesia dalam Konflik Internasional: Tinjauan Kritis dari Sudut Hukum dan Etika
Posisi Indonesia dalam konflik internasional menunjukkan keambivalenan yang mengorbankan prinsip hukum dan etika perang demi kepentingan pragmatis. Sikap ini me...
HUKUM INTERNASIONAL
3 TNI Tewas Diserang Israel di Lebanon, SETARA: Ini Pelanggaran Serius Hukum Internasional
SETARA Institute mengecam keras serangan militer Israel yang mengakibatkan tiga prajurit TNI—bagian dari Satgas Yonmek Konga XXIII-S/UNIFIL—gugur di Lebanon Sel...
HUKUM INTERNASIONAL
Kajian Hukum: Ambivalensi Indonesia dalam Ratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa
Indonesia menciptakan paradoks hukum berbahaya dengan menunda ratifikasi Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977, mengorbankan prinsip humanitas atas nama ked...
HUKUM INTERNASIONAL
Ketua Komnas HAM Desak Penghormatan Hukum Humaniter dalam Operasi Militer di Papua
Ketua Komnas HAM mendesak konsistensi penerapan hukum humaniter dalam operasi militer Papua, menekankan bahwa prinsip pembedaan merupakan norma kebiasaan intern...
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis: Pendekatan Anti-Terorisme di Papua Abaikan Prinsip Proportionality dalam Hukum Perang
Pendekatan anti-terorisme di Papua dinilai mengabaikan prinsip proportionality dalam hukum perang, suatu kewajiban normatif internasional yang mengikat. Kelalai...
HUKUM INTERNASIONAL
Pembahasan RUUI Hukum Humaniter Internasional Mandek di DPR, Aktivis Kritik Keengganan Meratifikasi Konvensi
Kemandekan pembahasan RUU Pengesahan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa di DPR mencerminkan kegagalan paradigmatik Indonesia dalam memosisikan hukum humaniter in...
HUKUM INTERNASIONAL
Sengketa Batas Maritim dan Eskalasi di Laut Cina Selatan: Ahli Hukum Laut Kritik Respons Indonesia yang Dianggap Terlalu Hati-Hati
Respons Indonesia yang dianggap terlalu hati-hati dalam sengketa batas maritim di Laut Cina Selatan mengikis prinsip hukum laut internasional dan martabat hukum...
