Kamis, 13 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
788 artikel ditemukan
Komnas HAM Kritik Usul Natalius Pigai untuk Sertifikasi Aktivis HAM
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Kritik Usul Natalius Pigai untuk Sertifikasi Aktivis HAM
Komnas HAM mengkritik keras wacana sertifikasi aktivis HAM yang diusulkan Menkumham Natalius Pigai, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prin...
03 Mei 2026
Anggota DPR: Perlindungan Aktivis HAM Tak Boleh Bergantung Sertifikasi Negara
HUKUM & ETIKA
Anggota DPR: Perlindungan Aktivis HAM Tak Boleh Bergantung Sertifikasi Negara
Pernyataan legislator yang menolak sertifikasi negara sebagai syarat perlindungan aktivis HAM menegaskan prinsip mendasar bahwa hak asasi bersifat universal dan...
03 Mei 2026
Uji UU Peradilan Militer di MK, KontraS Ungkap Potensi Impunitas HAM
HUKUM & ETIKA
Uji UU Peradilan Militer di MK, KontraS Ungkap Potensi Impunitas HAM
Pengujian UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi menguji komitmen Indonesia terhadap prinsip equality before the law dan akuntabilitas negara. KontraS meng...
03 Mei 2026
Komnas HAM Kritik Usul Natalius Pigai untuk Sertifikasi Aktivis HAM
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Kritik Usul Natalius Pigai untuk Sertifikasi Aktivis HAM
Komnas HAM mengkritik tajam wacana sertifikasi aktivis HAM yang diusulkan Menteri HAM Natalius Pigai, menilai usulan itu sebagai bentuk intervensi negara yang m...
03 Mei 2026
Pembubaran Paksa Aksi Damai Mahasiswa: Antara Ketertiban Umum dan Hak Konstitusional yang Terkikis
HUKUM & ETIKA
Pembubaran Paksa Aksi Damai Mahasiswa: Antara Ketertiban Umum dan Hak Konstitusional yang Terkikis
Pembubaran paksa aksi damai mahasiswa dengan kekuatan fisik merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusi kebebasan berekspresi dan prinsip proporsionali...
02 Mei 2026
Kajian Hukum atas Penggunaan Drone dalam Operasi TNI di Papua: Legalitas dan Akuntabilitas
HUKUM & ETIKA
Kajian Hukum atas Penggunaan Drone dalam Operasi TNI di Papua: Legalitas dan Akuntabilitas
Penggunaan drone oleh TNI dalam operasi militer di Papua mengancam prinsip inti hukum humaniter, yaitu pembedaan dan proporsionalitas, akibat risiko salah sasar...
01 Mei 2026
Kajian Kritis: Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Senjata dalam Konflik Internal
HUKUM & ETIKA
Kajian Kritis: Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Senjata dalam Konflik Internal
Transfer senjata ke daerah konflik menempatkan perusahaan pertahanan dan pemerintah dalam dilema pertanggungjawaban hukum yang kompleks. Tanpa kerangka regulasi...
01 Mei 2026
Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Konflik Bersenjata: Studi Kasus Sulawesi Tengah
HUKUM & ETIKA
Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Konflik Bersenjata: Studi Kasus Sulawesi Tengah
Anak-anak di wilayah konflik seperti Sulawesi Tengah sering menjadi korban tak langsung yang paling rentan. Hukum humaniter internasional secara tegas melibatka...
01 Mei 2026
Analisis Hukum: Status Tahanan Politik dalam Regim Darurat Militer
HUKUM & ETIKA
Analisis Hukum: Status Tahanan Politik dalam Regim Darurat Militer
Pemberlakuan darurat militer sering mengabaikan prinsip habeas corpus dan hukum acara yang sah dalam penahanan tahanan politik, melanggar standar HAM internasio...
01 Mei 2026
Konflik Agraria dan Penggunaan Kekuatan Militer: Batas Legal dan Etika
HUKUM & ETIKA
Konflik Agraria dan Penggunaan Kekuatan Militer: Batas Legal dan Etika
Penggunaan kekuatan militer dalam konflik agraria melanggar prinsip pembedaan (distinction) dalam hukum humaniter internasional dan fungsi domestik TNI, menguba...
01 Mei 2026
Mahkamah Agung Vonis Bebas Eks Petinggi TNI Terkait Dugaan Kejahatan Perang di Papua: Kemenangan atau Penguburan Prinsip Hukum Humaniter?
HUKUM & ETIKA
Mahkamah Agung Vonis Bebas Eks Petinggi TNI Terkait Dugaan Kejahatan Perang di Papua: Kemenangan atau Penguburan Prinsip Hukum Humaniter?
Putusan Mahkamah Agung membebaskan eks petinggi TNI terkait dugaan kejahatan perang di Papua menggugat prinsip akuntabilitas dalam hukum humaniter internasional...
01 Mei 2026
Kontroversi Revisi UU Terorisme: Memperluas Kewenangan atau Memperluas Ruang Penyalahgunaan?
HUKUM & ETIKA
Kontroversi Revisi UU Terorisme: Memperluas Kewenangan atau Memperluas Ruang Penyalahgunaan?
Revisi UU Terorisme yang mengusung definisi elastis "ketakutan umum" dan perluasan kewenangan pre-emptive BNPT tanpa pengawasan yudisial ketat berisiko melangga...
01 Mei 2026