Kasus praperadilan yang digugat Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sidangnya pada 29 Juni 2026, bukan lagi perkara prosedural semata, melainkan litmus test terhadap martabat hukum Indonesia. Gugatan ini menghantam jantung legitimasi penegakan hukum dengan mempertanyakan apakah aparat negara masih menghormati prinsip due process of law, atau telah bermetamorfosis menjadi predator yang melahap hak-hak dasar warga negara atas nama pemberantasan kejahatan. Klaim penyimpangan dalam penangkapan dan penggeledahan yang dibawa ke meja hijau menjadikan sidang ini sebagai pengadilan sesungguhnya atas komitmen Indonesia sebagai negara hukum, di mana cara yang terhormat dan prosedural adalah harga mati yang tak boleh ditawar.
Praperadilan: Uji Coba Paksa terhadap Kekuasaan Koersif Negara
Mekanisme praperadilan dalam KUHAP sejatinya adalah kristalisasi filosofis bahwa penegakan hukum yang bermartabat tidak pernah boleh mengorbankan prosedur demi tujuan. Institusi ini berfungsi sebagai rem darurat—sebuah upaya paksa balik terhadap kekuasaan negara—untuk menguji legalitas setiap tindakan koersif aparat sebelum proses peradilan inti bergulir. Dalam konteks kasus Roy Suryo, gugatan ini secara frontal menantang narasi otoritarian yang kerap menempatkan aparat kepolisian sebagai entitas yang tak terbantahkan. Aktivis hukum harus mempertanyakan secara kritis: jika mekanisme pengujian yang menjadi benteng terakhir due process of law ini tak mampu menjamin kepatuhan terhadap KUHAP, lantas apa lagi penghalang bagi negara untuk berubah menjadi mesin represif yang membungkam siapa pun dengan dalih hukum?
Anatomi Pelanggaran: Ketika Prosedur Dijungkirbalikan Menjadi Alat Penindasan
Klaim kuasa hukum Roy Suryo yang menyoroti ketidakpatuhan prosedur membuka ruang investigasi etis yang dalam. Setiap penyimpangan dalam penangkapan dan penggeledahan bukanlah kesalahan administratif belaka, melainkan pelanggaran berat terhadap hak asasi yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM internasional. Praktik yang diduga terjadi dalam kasus ini mencerminkan pola sistemik yang menggerogoti sendi-sendi negara hukum. Pelanggaran prosedur tersebut berpotensi mencakup aspek-aspek krusial berikut:
- Pelanggaran Pasal 17 & 18 KUHAP tentang syarat dan tata cara penangkapan yang harus menghormati harkat dan martabat manusia.
- Penyimpangan asas proporsionalitas dalam penggunaan upaya paksa, di mana tindakan koersif negara seharusnya menjadi ultimum remedium (jalan terakhir), bukan langkah pertama yang sewenang-wenang.
- Pengabaian prinsip presumption of innocence, fondasi peradilan pidana yang beradab, di mana tersangka tetap subjek hukum yang berhak diperlakukan secara manusiawi, bukan objek yang boleh dihakimi di luar proses hukum.
Krisis sesungguhnya terletak pada normalisasi penyimpangan prosedur—bahwa 'pelanggaran kecil' dianggap lumrah selama sasaran adalah 'tersangka kejahatan'. Paradigma inilah yang secara perlahan mengubah hukum dari alat penjaga keadilan menjadi senjata penindasan.
Sidang praperadilan pada 29 Juni 2026 harus dilihat sebagai arena pertarungan ideologis, bukan sekadar persidangan teknis. Hakim yang memutus kasus ini memikul beban sejarah: apakah mereka akan menegakkan kedaulatan hukum dan prinsip due process of law di atas logika kekuasaan eksekutif yang cenderung sewenang-wenang, atau sekadar menjadi stempel legalitas bagi setiap upaya paksa yang cacat prosedur? Keputusan ini akan menentukan apakah Indonesia masih memiliki ruang bagi martabat hukum, atau telah sepenuhnya menyerah pada logika negara predator yang melahap hak warganya sendiri demi ilusi ketertiban.
