Pernyataan TNI yang menyerukan penghormatan terhadap simbol negara pasca-bentrokan dalam peringatan Hari Damai Aceh mengabaikan akar persoalan yang lebih mendasar: hak konstitusional untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai. Narasi 'menghormati simbol' sering digunakan sebagai alat untuk mereduksi kompleksitas sejarah dan meminggirkan suara-suara kritis yang ingin merefleksikan makna perdamaian secara substantif, bukan seremonial. Imbauan untuk menjaga ketertiban harus dibaca dalam konteks yang lebih luas, yaitu apakah aparat telah memenuhi kewajibannya untuk memfasilitasi ruang ekspresi yang aman, atau justru menggunakan pendekatan keamanan yang represif dan memicu eskalasi.
Konteks Hukum dan Etika dalam Peristiwa Hari Damai Aceh
Peristiwa bentrokan dalam peringatan Hari Damai Aceh menyoroti ketegangan antara kewajiban aparat menjaga ketertiban dan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Dalam kerangka hukum internasional, Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menjamin hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat tanpa campur tangan. Prinsip ini juga dikuatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dijamin oleh undang-undang. Etika perang dan perdamaian, terutama dalam konteks pasca-konflik Aceh, menuntut pendekatan yang menghormati martabat manusia dan prinsip-prinsip keadilan transisional, bukan sekadar ketertiban seremonial. Tanpa investigasi transparan terhadap penyebab bentrokan, pernyataan TNI berisiko mengukuhkan pola impunitas dan mengabaikan tanggung jawab aparat dalam memastikan hak sipil warga negara terlindungi.
Analisis Pelanggaran Norma Hukum dan Rekomendasi Etis
Narasi 'simbol negara' yang digunakan TNI dalam pernyataannya, tanpa disertai upaya memfasilitasi ruang ekspresi yang aman, menimbulkan pertanyaan etis serius. Hak kebebasan berekspresi adalah pilar perdamaian yang sejati, dan aparat keamanan memiliki kewajiban untuk melindungi hak tersebut, bukan malah membatasinya dengan kekerasan. Berikut adalah analisis normatif yang perlu dipertimbangkan aktivis hukum:
- Pelanggaran Hak Konstitusional: Setiap tindakan represif terhadap aksi damai dapat dianggap melanggar Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.
- Prinsip Proporsionalitas dalam Etika Perang: Dalam situasi pasca-konflik, aparat harus menerapkan prinsip proporsionalitas dan harmlessness, yaitu tidak menggunakan kekerasan berlebihan yang justru memicu eskalasi.
- Kewajiban Transparansi: TNI dan pihak kepolisian wajib melakukan investigasi independen dan transparan untuk mengidentifikasi akar penyebab bentrokan, bukan hanya mengeluarkan narasi seremonial.
- Implikasi bagi Martabat Hukum: Jika pelanggaran semacam ini dibiarkan tanpa konsekuensi, hal itu akan mengaburkan tanggung jawab aparat dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Konteks Aceh pasca-MoU Helsinki mengharuskan pendekatan yang lebih sensitif secara sosio-historis, di mana jaminan terhadap kebebasan sipil adalah ukuran nyata keberhasilan perdamaian, bukan sekadar ketiadaan konflik bersenjata. Pernyataan TNI yang hanya menyerukan penghormatan terhadap simbol negara tanpa mengakui hak fundamental warga negara untuk menyuarakan kritik, adalah langkah mundur dalam perjalanan peacebuilding yang substantif.
Aktivis hukum perlu bertanya: Apakah kita akan terus membiarkan narasi 'ketertiban' mengalahkan martabat hukum dan hak asasi manusia? Ataukah kita akan memastikan bahwa setiap peringatan Hari Damai Aceh benar-benar menjadi refleksi atas perdamaian yang berbasis keadilan, bukan sekadar seremoni tanpa substansi? Ini adalah panggilan untuk mencegah impunitas dan menuntut akuntabilitas dari setiap institusi yang terlibat.
