Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang mendorong penghormatan pada vonis pengadilan militer dalam kasus kekerasan terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus bukan sekadar ajakan taat hukum, melainkan sebuah pernyataan yang menguji fondasi martabat hukum. Prinsip kepastian hukum kerap berbenturan dengan tuntutan keadilan substantif korban, khususnya ketika proses peradilan itu sendiri dipertanyakan independensi dan keabsahannya. Permohonan praperadilan yang dikabulkan telah membuka borok kelemahan penyidikan, menempatkan pernyataan "menghormati putusan" sebagai pengabaian terhadap peluang koreksi sistemik dan pengingkaran terhadap hak-hak mendasar korban dalam sistem hukum yang adil.
Vonis Rendah dan Uji Deterensi dalam Lembaga Bersenjata
Vonis 1,5 hingga 3 tahun penjara bagi empat anggota BAIS TNI oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta atas dakwaan penganiayaan berencana terhadap Andrie Yunus menempatkan kita pada persimpangan jalan antara kepastian hukum formal dan tuntutan efek preventif (deterrence). Vonis ini tidak hanya gagal memenuhi rasa keadilan korban, tetapi juga mengirimkan sinyal keliru tentang toleransi sistem terhadap kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Dari sudut pandang etika penegakan hukum dan prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law), vonis ringan untuk tindakan yang oleh Oditur Militer sendiri disebut sebagai balas dendam di luar mekanisme hukum (extra-legal revenge) merupakan sebuah kontradiksi. Ini secara tegas menguji komitmen negara dalam:
- Menjamin efektivitas sanksi sebagai alat pencegahan bagi institusi bersenjata.
- Melindungi pekerja HAM dari intimidasi dan kekerasan ekstra-yudisial.
- Menjaga martabat hukum dari korosi akibat impunitas yang terselubung dalam putusan yang tidak proporsional.
Dualitas Ujian Martabat Hukum: Proses dan Substansi
Kasus ini menghadirkan ujian ganda bagi martabat hukum Indonesia. Pertama, pada level substansi, pertanyaannya adalah apakah vonis tersebut mencerminkan bobot moral pelanggaran yang terjadi dan berfungsi sebagai pemulihan keseimbangan keadilan yang telah dirusak. Kedua, dan yang lebih fundamental, adalah ujian pada level proses: kapasitas pengadilan militer untuk mengadili pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggotanya secara independen dan imparsial. Mekanisme peradilan internal militer kerap dipertanyakan karena:
- Potensi konflik kepentingan dalam mengadili sesama anggota korps.
- Keterbatasan transparansi yang dapat mengaburkan akuntabilitas.
- Kecenderungan memprioritaskan disiplin internal di atas keadilan bagi korban dan publik.
Pernyataan Pigai, "kalau sudah divonis tidak boleh kita melawan keputusan pengadilan," jika dipahami secara rigid, berpotensi mematikan dialektika hukum yang sehat dan ruang koreksi yang esensial bagi penegakan hukum yang berintegritas. Mekanisme upaya hukum dan pengawasan publik adalah napas dari sistem peradilan yang demokratis. Menutup ruang tersebut, khususnya dalam kasus yang melibatkan aparat negara dan kekerasan sistematis, sama saja dengan membiarkan sistem peradilan menjadi monolog kekuasaan, bukan dialog untuk mencari kebenaran dan keadilan.
Di akhir narasi ini, pertanyaan etis yang harus dijawab oleh setiap aktivis hukum adalah: Apakah ketaatan pada finalitas formal sebuah vonis—yang mungkin cacat proses dan substansi—lebih bermartabat daripada perjuangan tanpa henti untuk keadilan substantif bagi korban seperti Andrie Yunus? Ketika lembaga yang seharusnya menjadi benteng penegak hukum justru menjadi sumber pelanggaran, dan mekanisme pengadilannya sendiri diragukan independensinya, maka sikap "menghormati putusan" tanpa reserve bukanlah kebajikan hukum, melainkan kepasifan yang turut serta dalam melanggengkan ketidakadilan.
