Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan warga Aceh terkait operasi militer di Aceh pada 2024 kembali menguak luka mendalam ketidakadilan struktural. Gugatan yang diajukan oleh keluarga tiga korban sipil yang tewas dalam operasi tersebut kandas setelah majelis hakim menyatakan bahwa tindakan militer telah sesuai dengan prosedur tetap yang dikeluarkan Panglima TNI. Keputusan ini tidak hanya mengabaikan nyawa warga negara, tetapi juga mengesampingkan prinsip dasar etika perang yang mewajibkan negara untuk melindungi warga sipil dalam setiap konflik bersenjata. Dalam perspektif hukum humaniter internasional, setiap operasi militer yang menimbulkan korban sipil wajib diselidiki secara independen dan transparan, namun justifikasi berbasis prosedur internal tanpa pengawasan publik menjadi alat yang berbahaya bagi akuntabilitas.
Prosedur Internal sebagai Tameng Pelanggaran HAM
Majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti forensik yang diajukan oleh penggugat, yang mengindikasikan adanya kelebihan penggunaan kekuatan dan pelanggaran prinsip proporsionalitas. Penggunaan prosedur internal militer sebagai satu-satunya dasar hukum justru menunjukkan bahwa negara masih enggan membuka ruang akuntabilitas. Beberapa norma hukum humaniter dan hak asasi manusia yang terlanggar dalam kasus operasi militer di Aceh ini antara lain:
- Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 — melarang kekerasan terhadap orang yang tidak ambil bagian dalam pertempuran, termasuk warga sipil.
- Prinsip Pembedaan (Distinction) — mewajibkan pihak yang bertikai untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan.
- Prinsip Proporsionalitas — melarang serangan yang menimbulkan kerugian sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan.
- Hak atas Keadilan dan Pemulihan — sebagaimana dijamin dalam Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia.
Aktivis HAM menyesalkan bahwa peradilan masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan militer, sementara kuasa hukum korban menyebut putusan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap martabat hukum.
Martabat Hukum di Ambang Keruntuhan
Implikasi dari putusan ini sangat serius bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika pengadilan menolak gugatan warga yang menuntut pertanggungjawaban atas kematian tiga warga sipil akibat operasi militer, maka pesan yang tersirat adalah bahwa prosedur internal negara lebih berharga daripada nyawa manusia. Kasus ini menjadi batu uji bagi komitmen Indonesia dalam menegakkan hukum humaniter dan melindungi warganya dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara sendiri. Para penggugat berencana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan jika perlu hingga ke Mahkamah Agung, namun proses hukum yang panjang justru menambah penderitaan korban yang sudah kehilangan anggota keluarga.
Dalam konteks etika perang, tidak ada prosedur internal yang dapat menggantikan kewajiban moral untuk menyelidiki secara tuntas setiap kematian warga sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan, bukan justru menjadi benteng yang melindungi negara dari tuntutan rakyatnya. Pertanyaan etis yang menggugah bagi para aktivis hukum: akankah kita diam membiarkan martabat hukum dikorbankan di altar prosedur militer? Ataukah kita akan bersama-sama menuntut reformasi sistem peradilan yang benar-benar berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan?
