Ekspansi peran militer dalam ranah penegakan hukum di Indonesia bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan sebuah distorsi struktural terhadap prinsip negara hukum yang mengorbankan martabat due process of law. Praktik ini mengaburkan batasan konstitusional yang tegas antara aparat pertahanan dan penegak hukum sipil, menempatkan logika represif keamanan di atas perlindungan hak asasi manusia. Di titik temu yang keliru ini, risiko pelanggaran terhadap norma etika dan hukum internasional menjadi konsekuensi yang nyaris tak terhindarkan.
Dekomposisi Negara Hukum: Ketika Dikotomi Sipil-Militer Kabur
Penugasan militer dalam operasi bersifat hukum sipil menciptakan paradoks berbahaya yang menggerus fondasi negara hukum modern. Konstitusi Indonesia dan doktrin hukum internasional, termasuk Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum, secara tegas membedakan fungsi, pelatihan, dan kerangka etika antara aparat keamanan eksternal (militer) dan penegak hukum internal (kepolisian). Pengaburan batasan etika ini melahirkan tiga penyimpangan sistematis:
- Metode Operasi yang Tidak Proporsional: Pelatihan militer yang berorientasi pada netralisasi ancaman dengan cepat sering kali diterjemahkan secara keliru dalam konteks sipil, menghasilkan tindakan yang melampaui prinsip kebutuhan (necessity) dan proporsionalitas dalam penegakan hukum.
- Penyangkalan Hak Proses Hukum: Praktik di lapangan kerap membatasi akses terhadap bantuan hukum, mengabaikan hak untuk didengar (audi et alteram partem), dan mengikis prinsip praduga tak bersakitut sebagai pilar peradilan yang adil.
- Defisit Akuntabilitas: Mekanisme pengawasan sipil atas militer dalam sistem demokratis cenderung lebih longgar dibandingkan terhadap kepolisian, menciptakan ruang gelap bagi minimnya transparansi dan pertanggungjawaban publik atas potensi risiko pelanggaran.
Benturan Paradigma Normatif: Dari Logika Jus in Bello ke Imperatif Rule of Law
Inti persoalan terletak pada benturan dua kerangka etika yang tak terdamaikan. Etika perang (jus in bello), yang mendasari operasi militer, bertumpu pada prinsip necessity, proportionality, dan discrimination (membedakan kombatan dan warga sipil). Sementara itu, etika penegakan hukum dibangun di atas penghormatan terhadap proses hukum (due process of law), kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan dari kesewenang-wenangan negara. Memaksa militer beroperasi dengan logika kedua adalah sebuah kekeliruan normatif dengan implikasi luas:
- Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional: Penerapan logika militer dalam konteks domestik non-konflik dapat melanggar semangat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, yang dirancang khusus untuk situasi konflik bersenjata, bukan penegakan hukum sehari-hari.
- Penyimpangan dari Prinsip Rule of Law: Praktik ini mengikis jaminan konstitusional atas peradilan yang adil dan perlindungan hukum yang setara, menggeser Indonesia dari cita-cita negara hukum (rechtsstaat) menuju negara keamanan (security state).
Ketika aparat yang dilatih untuk berperang diberi mandat menegakkan hukum, masyarakat sipil berhadapan dengan dilema yang mengerikan: apakah kita siap mengorbankan martabat hukum dan hak-hak dasar warga negara di altar logika keamanan yang represif? Bagaimana para aktivis hukum dapat membangun strategi advokasi yang efektif untuk memulihkan batasan etika yang jelas dan melindungi ruang sipil dari intrusi kekuatan militer, tanpa mengorbankan keamanan nasional yang sesungguhnya?
