Merespons Ancaman Siber: Perlukah Kerangka Hukum Humaniter Baru untuk Ruang Siber?

Meningkatnya frekuensi dan skala serangan siber yang menargetkan infrastruktur kritis seperti layanan kesehatan, energi, dan keuangan, memaksa komunitas internasional—termasuk Indonesia—untuk mempertanyakan kecukupan kerangka hukum humaniter internasional (IHL) yang ada. Serangan siber yang melumpuhkan rumah sakit atau pembangkit listrik jelas memiliki dampak humaniter yang setara, bahkan bisa lebih dahsyat, daripada serangan kinetik konvensional. Namun, apakah serangan tersebut secara otomatis tunduk pada prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan pencegahan sebagaimana diatur dalam IHL? Tantangan utamanya terletak pada atribusi (attribution) pelaku yang sangat sulit, yang dapat dimanfaatkan negara untuk melancarkan serangan dengan 'plausible deniability'. Situasi ini menciptakan zona abu-abu hukum yang berbahaya, di mana norma-norma yang membatasi penderitaan dalam perang menjadi tidak efektif. Indonesia, dengan ambisinya menjadi kekuatan siber regional, harus aktif dalam diskusi global untuk mendefinisikan ulang konsep 'serangan' (attack) dalam konteks siber, dan memastikan bahwa prinsip dasar kemanusiaan tidak tereduksi oleh teknologi. Pertanyaan mendasar adalah: dapatkah infrastruktur siber sipil yang vital bagi kelangsungan hidup penduduk dikategorikan sebagai objek yang dilindungi? Perlukah konvensi baru atau protokol tambahan untuk mengatur 'perang siber'? Sebagai negara yang mengedepankan hukum dalam politik luar negeri, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk mencegah ruang siber menjadi 'wild west' yang bebas dari norma. Membangun konsensus tentang terapan IHL di dunia siber bukan hanya kebutuhan keamanan nasional, tetapi juga wujud dari komitmen pada tatanan dunia yang beradab, di mana bahkan dalam konflik sekalipun, ada batasan yang harus dipatuhi.