Mahkamah Internasional (ICJ) kembali menguji komitmen Indonesia terhadap supremasi hukum internasional, kali ini melalui desakan tegas agar negara menghormati yurisdiksi pengadilan dalam gugatan Timor Leste. Kasus ini bermula dari penggunaan peluru karet oleh aparat TNI di perbatasan yang mengakibatkan kebutaan permanen pada seorang warga sipil Timor Leste. Bukan sekadar sengketa bilateral, insiden ini menjelma menjadi ujian serius terhadap martabat hukum Indonesia dan kepatuhannya pada etika perang. Tindakan kekuatan yang tidak proporsional, sebagaimana ditegaskan ICJ, mencoreng klaim Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan hukum humaniter internasional.
Pelanggaran Prinsip Proporsionalitas dan Necessity dalam Hukum Humaniter
Dalam persidangan di Den Haag, perwakilan Indonesia berdalih bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kewenangan keamanan nasional. Namun, Mahkamah Internasional dengan tegas menolak argumen itu dengan merujuk pada Pasal 51 Piagam PBB yang mengatur hak membela diri, serta prinsip necessity dan proporsionalitas dalam hukum humaniter. Peluru karet, meski tergolong non-letal, dapat menimbulkan cedera berat jika digunakan tanpa batas kewajaran. Beberapa norma yang dilanggar dalam kasus ini meliputi:
- Prinsip proporsionalitas — penggunaan kekuatan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Tidak terdapat bukti bahwa warga Timor Leste tersebut merupakan ancaman langsung yang membutuhkan respons setara.
- Prinsip necessity — setiap tindakan kekerasan hanya sah jika benar-benar diperlukan. Patroli bersama yang berubah menjadi kekerasan menunjukkan kegagalan menilai urgensi situasi.
- Larangan menimbulkan cedera berlebihan — Pasal 35 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa melarang penggunaan senjata yang menyebabkan cedera tidak perlu. Penggunaan peluru karet di area vital seperti wajah secara sengaja atau lalai termasuk pelanggaran serius.
ICJ juga menekankan bahwa kewenangan keamanan nasional tidak boleh menjadi tameng untuk mengabaikan hukum internasional. Indonesia, sebagai negara yang meratifikasi berbagai instrumen HAM dan hukum humaniter, seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan prosedur patroli perbatasan yang sesuai standar global.
Implikasi bagi Martabat Hukum Indonesia di Forum Internasional
Kasus ini bukanlah insiden terisolasi, melainkan cermin dari lemahnya pengawasan dan evaluasi prosedur di lapangan. Ketika seorang warga sipil kehilangan penglihatannya akibat peluru karet, pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana Indonesia serius menegakkan hukum internasional di perbatasan? Pemerintah kini berada di bawah tekanan untuk segera mengevaluasi aturan keterlibatan (rules of engagement) dan memberikan kompensasi yang layak kepada korban. Lebih jauh, sikap Indonesia dalam kasus ini akan memengaruhi kredibilitasnya di forum-forum multilateral, terutama dalam isu penegakan HAM dan etika perang.
Langkah konkret yang diambil Indonesia tidak hanya berdampak pada penyelesaian kasus ini, tetapi juga menentukan masa depan hubungan bilateral dengan Timor Leste dan kepercayaan komunitas internasional. Apakah Indonesia akan menegakkan supremasi hukum atau justru mengorbankan prinsip demi kepentingan keamanan nasional yang sempit? Pertanyaan etis inilah yang kini menggantung di hadapan para aktivis hukum dan pembuat kebijakan. Martabat hukum Indonesia tidak diukur dari klaim, melainkan dari konsistensi dalam menjalankan norma-norma yang telah diratifikasi.
