Praktik penahanan tanpa proses hukum yang dijalankan dalam operasi keamanan di Indonesia bukan sekadar cacat administratif—ini adalah cedera struktural pada jantung martabat hukum kita. Kebijakan ini secara brutal mengubur prinsip in dubio pro libertate, menggantikan jaminan proses hukum yang fair dengan logika kekuasaan yang brutal. Dalam kaca mata etika perang, tindakan ini merupakan degradasi manusia dari subyek hukum yang memiliki hak menjadi obyek represi yang dapat ditahan tanpa landasan normatif. Area memandang ini bukan hanya soal keamanan, tetapi soal apakah Indonesia masih berkomitmen pada asas-asas hukum yang mendefinisikan negara beradab.
Anatomi Pelanggaran: Dari KUHAP hingga Konvensi Geneva
Analisis hukum terhadap kebijakan penahanan tanpa proses membuka lapisan-lapisan pelanggaran yang bersifat kumulatif, mulai dari hukum nasional hingga komitmen internasional. Setiap penahanan yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas merupakan peluru yang menembus tubuh sistem hukum kita sendiri. Berikut adalah rincian norma-norma yang dilanggar secara sistematis:
- KUHAP Pasal 18 — mengatur bahwa setiap penahanan harus berdasarkan surat perintah dan disertai alasan yang jelas, sebuah prinsip yang secara gamblang diabaikan dalam operasi keamanan.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 34 — menjamin hak setiap orang untuk tidak ditahan secara arbitrar, hak yang menjadi korban pertama dalam logika "keamanan" tanpa hukum.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 9 — yang Indonesia ratifikasi, melarang penahanan tanpa alasan hukum dan hak untuk dituntaskan melalui proses hukum.
- Prinsip-prinsip hukum humaniter — khususnya perlindungan terhadap orang yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik, yang menjadi sasaran empuk dalam penahanan massal tanpa proses.
Pelanggaran ini bukan terjadi dalam ruang vakum—ia terjadi dalam konteks operasi keamanan yang seringkali diberi label "khusus", sebuah label yang kemudian menjadi pembenaran untuk melangkahi seluruh kanon hukum. Ketika aparat menggunakan dalih keamanan untuk membungkam hak proses hukum, mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi membangun rezim hukum yang berwatak kekerasan.
Etika Perang versus Martabat Hukum: Konflik Normatif yang Mempertaruhkan Identitas Negara
Dalam diskursus etika perang, terdapat garis tegas antara tindakan yang diperlukan untuk keamanan dan tindakan yang mengorbankan martabat manusia. Penahanan tanpa proses berada di zona yang paling gelap dari spektrum ini—ia adalah bentuk penyangkalan terhadap hakikat manusia sebagai entitas yang memiliki hak hukum. Negara yang melakukan praktik ini, dalam konteks operasi keamanan, secara efektif menyatakan bahwa dalam situasi konflik, hukum dapat ditangguhkan. Pernyataan ini adalah keputusan etis yang berbahaya, karena:
- Mengubah negara dari penjamin hukum menjadi pelaku pelanggaran hukum.
- Menggeser legitimasi dari basis hukum menjadi basis kekuatan.
- Menciptakan preseden bahwa "keamanan" dapat menjadi alasan untuk melanggar hak-hak dasar manusia.
Martabat hukum Indonesia sedang dipertaruhkan di titik ini. Apakah kita akan menjadi negara yang menghormati proses hukum bahkan dalam situasi paling sulit, atau menjadi negara yang menggunakan keamanan sebagai tameng untuk represi? Pertanyaan ini bukan retoris—ia adalah pertanyaan tentang identitas hukum kita di mata dunia. Keamanan nasional yang dibangun dengan mengabaikan norma universal akan menghasilkan keamanan yang rapuh, karena ia dibangun tanpa legitimasi moral dan hukum.
Kritik terhadap kebijakan ini harus dibaca sebagai kritik terhadap cara negara memahami relasi antara keamanan dan hukum. Aktivisme hukum tidak boleh hanya menuntut reformasi prosedural, tetapi harus mendorong perubahan paradigma—bahwa setiap operasi keamanan harus dirancang dengan prinsip bahwa hukum tidak boleh ditangguhkan, bahkan dalam keadaan darurat. Pengawasan independen dan mekanisme akuntabilitas bukan hanya alat administratif; mereka adalah ekspresi dari komitmen negara pada martabat hukum. Tanpa komitmen ini, operasi keamanan akan selalu mengandung risiko menjadi operasi pelanggaran hukum.
Bagaimana mungkin negara dapat membela martabat hukumnya sendiri jika dalam operasi keamanannya ia justru menjadi pelaku pertama yang merusak martabat itu? Pertanyaan ini menggugat setiap aktivis hukum untuk tidak hanya mengkritik, tetapi mendesain alternatif—bagaimana membangun sistem keamanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga etis dan sesuai hukum. Keamanan tanpa proses adalah keamanan yang sakit; hukum yang ditangguhkan demi keamanan adalah hukum yang mati. Kita harus memilih: apakah kita ingin hidup dalam negara yang aman namun represif, atau dalam negara yang menjamin keamanan melalui proses hukum yang fair dan manusiawi?
