Kontroversi besar mengguncang sistem peradilan militer Indonesia setelah Mahkamah Militer Tinggi Jakarta memutuskan membebaskan tiga perwira TNI AD yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat di Papua pada tahun 2024. Putusan ini tidak hanya mengabaikan prinsip keadilan bagi para korban, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar terhadap martabat hukum dan etika perang yang seharusnya dijunjung tinggi oleh institusi militer. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis hukum langsung mengecam vonis ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional.
Pelanggaran Etika Perang dan Martabat Hukum dalam Putusan Mahkamah Militer
Pakar hukum pidana militer, Prof. Dr. Suparji, menilai bahwa pembebasan tiga tersangka tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum acara militer dan menunjukkan lemahnya penegakan martabat hukum di lingkungan peradilan militer. Menurutnya, kasus ini merupakan pelanggaran serius terhadap etika perang, terutama dalam konteks operasi militer di Papua yang seharusnya tunduk pada prinsip proporsionalitas dan perlindungan warga sipil sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Dalam analisisnya, Prof. Suparji menyoroti beberapa aspek yang dilanggar:
- Prinsip Keadilan: Putusan mahkamah militer ini mengabaikan bukti awal yang kuat terkait dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan di luar proses hukum dan penyiksaan terhadap warga sipil Papua. Ini mencederai martabat hukum yang seharusnya berpihak pada korban.
- Norma Hukum Internasional: Indonesia sebagai negara pihak dalam Statuta Roma 1998 seharusnya menegakkan prinsip hukum humaniter internasional, namun vonis ini justru bertentangan dengan kewajiban tersebut. Pembebasan ini menjadi preseden buruk bagi komitmen Indonesia terhadap HAM berat.
- Etika Militer: Pembebasan perwira TNI AD yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat dapat merusak kredibilitas militer sebagai institusi penegak hukum dan keamanan nasional. Ini juga melanggar kode etik militer yang menjunjung tinggi disiplin dan tanggung jawab.
Dampak Sistemik dan Langkah Hukum yang Mendesak
Putusan kontroversial ini tidak hanya menimbulkan kemarahan publik, tetapi juga mengungkap kelemahan sistemik dalam peradilan militer. Prof. Suparji mendesak Jaksa Agung Muda Pidana Militer untuk segera melakukan banding dan memperbaiki sistem peradilan yang tidak transparan. Tanpa langkah tegas seperti banding ke Mahkamah Agung atau pembentukan pengadilan ad hoc HAM, Indonesia akan terus menghadapi risiko isolasi internasional dan pengabaian terhadap martabat hukum. Aktivis hukum juga menyoroti bahwa pembebasan ini bisa menjadi preseden buruk bagi penanganan kasus serupa di masa depan, terutama di daerah konflik seperti Papua.
Dalam konteks etika perang dan martabat hukum, kasus ini membuka celah besar bagi Indonesia untuk terus memperkuat mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pertanyaan etisnya: Apakah mahkamah militer siap menghadapi sorotan internasional jika putusan ini tetap dipertahankan? Ataukah lebih baik Indonesia segera membentuk pengadilan HAM independen untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, termasuk korban pelanggaran HAM berat di Papua? Aktivis hukum harus mengambil sikap tegas untuk menekan pemerintah agar tidak lagi mengorbankan prinsip kemanusiaan demi stabilitas semu.
