Analis: Pengerahan BIN dalam Pengawasan Aktivis Berpotensi Langgar Prinsip Due Process of Law

Sejumlah analis hukum dan HAM memperingatkan bahwa pengerahan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam mengawasi aktivis dan kelompok masyarakat sipil berpotensi melanggar prinsip due process of law dan mengikis kebebasan berekspresi. Mereka berargumen bahwa aktivitas intelijen yang bersifat rahasia dan tidak memiliki mekanisme pengawasan eksternal yang kuat dapat dengan mudah disalahgunakan untuk membungkus tindakan represif, tanpa melalui proses hukum yang sah. Prinsip due process, yang merupakan jantung dari negara hukum, mensyaratkan kejelasan norma, prosedur yang adil, dan hak untuk membela diri. Pengawasan tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa pengawasan peradilan (judicial oversight), dan tanpa batasan waktu yang pasti, secara etis bertentangan dengan prinsip tersebut. Ini menciptakan ruang gelap di mana warga dapat dikriminalisasi berdasarkan informasi yang tidak teruji dan tidak dapat mereka lawan secara setara. Praktik semacam ini tidak hanya mengancam individu, tetapi juga mematikan kritik sosial dan pengawasan publik terhadap kekuasaan—elemen vital demokrasi. Analis menyerukan adanya payung hukum yang eksplisit mengatur tugas, wewenang, dan limitasi BIN, khususnya dalam berinteraksi dengan warga sipil, serta membentuk badan pengawas independen yang terdiri dari unsur sipil. Tanpa reformasi kerangka hukum intelijen, Indonesia berisiko kembali ke era di mana keamanan negara dijadikan dalih untuk membenarkan pelanggaran hak asasi warga negaranya sendiri.