HUKUM & ETIKA
790 artikel ditemukan
HUKUM & ETIKA
Komnas HAM Soroti Potensi Pelanggaran HAM dalam Operasi Militer di Papua
Laporan Komnas HAM mengungkap bagaimana operasi militer di Papua mengaburkan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter melalui penggunaan drone dan penyamaran per...
HUKUM & ETIKA
Fraksi DPR Soroti Penggunaan Kekuatan Berlebihan Dalam Operasi Keamanan Perbatasan Papua
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, John Patria, mempertanyakan prinsip proportionalitas dan pembedaan (distinction) dalam operasi gabungan TNI-Polri di wi...
HUKUM & ETIKA
Mantan Komisioner Komnas HAM: Kebijakan Cybersecurity Berpotensi Langgar Prinsip Proportionalitas
Rancangan Perpres Cybersecurity Nasional dikritik karena berpotensi melanggar prinsip proportionalitas hukum internasional, memberikan kewenangan berlebihan bag...
HUKUM & ETIKA
Kasus Penyadapan Illegal oleh Aparat: Menguji Batas Hukum dan Etika dalam Penegakan Hukum
Kasus penyadapan ilegal oleh aparat penegak hukum menguak pelanggaran multi-lapis terhadap hak privasi, due process, dan prinsip negara hukum. Kasus ini juga me...
HUKUM & ETIKA
Penahanan Aktivis Lingkungan di Kalimantan: Antara Keamanan Nasional dan Penghancuran Ruang Demokrasi
Penahanan aktivis lingkungan di Kalimantan dengan dalih keamanan nasional merupakan instrumentalisasi hukum pidana yang melukai prinsip negara hukum, melanggar...
HUKUM & ETIKA
KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Militer di Kasus Andrie Yunus
Komisi Yudisial membuka investigasi dugaan pelanggaran etik hakim militer dalam persidangan kasus Andrie Yunus, menguji transparansi dan akuntabilitas peradilan...
HUKUM & ETIKA
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Potensi Pelanggaran HAM oleh TNI dalam Operasi di Papua ke Komnas HAM
Laporan koalisi masyarakat sipil ke Komnas HAM mengenai dugaan pelanggaran HAM oleh TNI di Papua menjadi ujian kritis bagi independensi lembaga dan martabat huk...
HUKUM & ETIKA
Analisis: Revisi UU Kamnas 2026 Dinilai Potensi Langgar Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Humaniter
Rancangan revisi UU Kamnas 2026 dinilai berpotensi melanggar prinsip fundamental hukum humaniter, yaitu proporsionalitas dan pembedaan, karena definisi gangguan...
HUKUM & ETIKA
KPU dan Bawaslu Didesak Terapkan Hukum Humaniter dalam Pemungutan Suara di Daerah Konflik
Inisiatif mendesak KPU dan Bawaslu mengadopsi prinsip hukum humaniter untuk Pemilu 2029 di daerah konflik mengungkap kegagalan negara memenuhi kewajiban perlind...
HUKUM & ETIKA
Pelanggaran Hak Ekosob di Proyek Strategis Nasional: Kebutuhan Mendesak atas Analisis Dampak Hukum Humaniter
Pelanggaran hak ekosob dalam proyek strategis nasional yang melibatkan militer menuntut analisis melalui lensa hukum humaniter internasional, menggeser isu dari...
HUKUM & ETIKA
Menyoroti 'Surat Perintah Operasi' TNI: Di Mana Batas Hukum antara Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang?
Ambiguitas normatif dalam Surat Perintah Operasi (SPO) TNI menciptakan zona abu-abu yurisdiksi yang mengaburkan batas kritis antara rezim Operasi Militer Perang...
HUKUM & ETIKA
Pigai: Yang Dukung Instruksi Tembak Begal di Tempat Tak Mengerti HAM
Menteri HAM Natalius Pigai secara tegas mengkritik dukungan publik terhadap instruksi Kapolda Lampung untuk menembak pelaku begal di tempat, menyebutnya sebagai...
