Dalam sebuah wawancara eksklusif yang menelisik integritas diplomasi Indonesia, Prof. Hadi Suprapto, ahli hukum internasional, melancarkan kritik tajam: hukum humaniter kerap dikorbankan pada altar kepentingan politik dan ekonomi dalam diplomasi perbatasan. Praktik ini bukan sekadar kesalahan taktik, melainkan pelanggaran etika yang menggerus legitimasi Indonesia dan martabat hukumnya di panggung internasional. Di tengah kompleksitas konflik perbatasan dengan potensi keterlibatan militer asing, Prof. Suprapto menegaskan bahwa tanggung jawab moral dan legal Indonesia adalah menjadikan perlindungan warga sipil sebagai kompas utama, sebuah prinsip yang harus lebih dari sekadar retorika dalam setiap manuver diplomasi.
Menyelamatkan Martabat Hukum dari Pragmatisme Diplomasi
Prof. Hadi Suprapto secara gamblang mengungkap dilema yang menganga dalam politik luar negeri kita. Sering kali, aspek krusial hukum humaniter—seperti prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas dalam Konvensi Jenewa—dikesampingkan demi perundingan yang dianggap lebih ‘praktis’. Padahal, menurut analisisnya, pengabaian ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap etika perang yang beradab dan prinsip kedaulatan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi. Martabat sebuah bangsa diukur bukan hanya dari kekuatan tawar-menawarnya, tetapi dari konsistensinya menegakkan norma internasional, terutama dalam situasi konflik yang penuh godaan untuk melakukan kompromi. Diplomasi yang mengabaikan hukum humaniter, pada hakikatnya, adalah diplomasi yang cacat secara moral dan rapuh secara legal.
- Pelanggaran Prinsip Dasar: Mengorbankan perlindungan warga sipil (civilian populations) demi kepentingan strategis jangka pendek melanggar inti dari hukum humaniter internasional.
- Krisis Legitimasi: Negosiasi yang abai terhadap norma etika perang berpotensi merusak kredibilitas dan legitimasi Indonesia di forum-forum multilateral.
- Dilema Etika Diplomasi: Terjadi tarik-menarik antara tuntutan pragmatisme politik dengan kewajiban normatif untuk menjunjung tinggi martabat hukum dan hak asasi manusia.
Membangun Mediasi Berbasis Norma: Sebuah Panggilan Etis
Lebih dari sekadar kritik, Prof. Hadi Suprapto dalam wawancara eksklusif ini juga memaparkan jalan keluar yang visioner. Ia menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana Indonesia dapat mentransformasi perannya dalam diplomasi perbatasan. Kunci utamanya adalah dengan mengedepankan framework hukum humaniter sebagai landasan mediasi. Pendekatan ini bukanlah utopis; ia merupakan pilihan strategis dan etis yang dapat memperkuat posisi diplomatik Indonesia. Dengan menjadi juru bicara dan penjaga norma-norma perlindungan, Indonesia tidak hanya berkontribusi pada stabilitas kawasan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dan beradab terhadap perlindungan hak asasi manusia di jantung wilayah konflik. Ini adalah esensi dari etika perang yang sesungguhnya: memanusiakan korban di tengah kekacauan.
Namun, transisi dari wacana ke aksi memerlukan keberanian politik yang luar biasa. Pertanyaan etis yang menggugah bagi para aktivis hukum dan diplomasi adalah: Apakah pemerintah Indonesia memiliki komitmen dan kemauan politik yang kuat untuk secara konsisten menjadikan norma-norma hukum humaniter sebagai senjata utama dalam diplomasi, bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan ekonomi dan politik dari negara-negara besar? Ataukah kita akan terus membiarkan martabat hukum kita tergerus oleh pragmatisme yang berbiaya tinggi bagi kemanusiaan? Jawabannya akan menentukan apakah diplomasi Indonesia benar-benar berdiri di atas pijakan etika yang kokoh, atau hanya sekadar menjadi permainan kekuasaan yang melupakan korban.
