Keputusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menghukum empat prajurit TNI, pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, tidak hanya menuai penolakan, tetapi membuka kembali luka dalam mendasar tentang integritas proses peradilan itu sendiri. Tindakan obstruction of justice melalui perintah pemusnahan barang bukti, di tengah proses hukum paralel di peradilan umum, merupakan serangan langsung terhadap prinsip penyelenggaraan peradilan yang jujur dan tidak memihak. Amnesty International Indonesia, melalui Direktur Eksekutif Usman Hamid, secara tegas menyebut vonis ini sebagai "pelecehan terhadap keadilan korban". Putusan ini bukan sekadar soal ringannya hukuman, melainkan tentang bagaimana suatu lembaga peradilan secara aktif merusak fondasi proses pencarian kebenaran dan keadilan, yang seharusnya menjadi tugas utamanya.
Obstruction of Justice: Erosi Prinsip Keadilan Procedural
Amar putusan yang memerintahkan pemusnahan barang bukti—sebuah tumbler—merupakan inti dari skandal hukum ini. Tindakan ini secara gamblang dapat dikualifikasi sebagai obstruction of justice, yaitu tindakan menghalangi, merintangi, atau mempengaruhi proses hukum yang sah. Dalam kerangka etika peradilan, integritas barang bukti adalah nadi dari proses pembuktian. Memusnahkannya di tengah jalan, apalagi saat investigasi di jalur peradilan umum masih berlangsung, merupakan pelanggaran terhadap prinsip due process of law. Tindakan ini mengabaikan martabat korban, Andrie Yunus, yang memiliki Hak Asasi untuk memperoleh proses hukum yang efektif dan tidak dimanipulasi. Majelis hakim militer, alih-alih menjadi penjaga proses, justru bertindak sebagai perintasnya. Ini memunculkan pertanyaan mendasar:
- Apakah otoritas Pengadilan Militer dapat berlaku di atas dan mengintervensi proses peradilan umum yang sedang berjalan?
- Di mana letak tanggung jawab negara untuk memastikan penyelidikan suatu tindak pidana, yang diduga melibatkan aparat keamanan, berjalan tanpa hambatan dan intervensi?
Penghakiman terhadap Korban: Kegagalan Menerapkan Prinsip Korban-Sentris
Alasan majelis hakim yang menyatakan Andrie Yunus tidak memiliki itikad baik karena ketidakhadirannya di persidangan, adalah bentuk lain dari penyangkalan terhadap Hak Asasi Manusia korban dalam sistem peradilan. Argumentasi ini mencerminkan kegagalan sistem peradilan militer dalam memahami prinsip korban-sentris yang menjadi standar dalam hukum pidana internasional dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagai korban, Andrie memiliki hak otonom untuk memilih mekanisme yang diyakininya dapat memberikan keadilan. Penarikan dirinya dari proses peradilan militer adalah bentuk protes terhadap mekanisme yang dianggapnya tidak adil, sebuah hak yang dijamin oleh prinsip martabat manusia dalam hukum. Hakim justru menghukum sikap ini, mengubah korban menjadi terdakwa moral dalam ruang sidang. Sikap ini mengabaikan fakta bahwa:
- Korban kekerasan, apalagi yang melibatkan aparat negara, kerap mengalami trauma dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme yang dianggap bagian dari pelaku.
- Prinsip equality of arms (kesetaraan senjata) dalam proses hukum menjadi mustahil tercapai jika korban dipaksa berhadapan dengan institusi yang melindungi pelaku.
Vonis ini menjadi cermin dari dualisme peradilan yang kronis di Indonesia dan budaya imunitas yang masih melekat pada aparat militer. Pesan yang dikirimkan sangat berbahaya: bahwa kekerasan terhadap para pejuang Hak Asasi Manusia dapat ditolerir, dan proses hukumnya dapat dimanipulasi dengan menghancurkan bukti. Ini merupakan tamparan keras terhadap martabat hukum dan prinsip equality before the law. Amnesty International Indonesia dan Tim Advokasi untuk Demokrasi mendesak agar investigasi independen dilanjutkan di jalur peradilan umum. Hanya melalui proses yang transparan, imparsial, dan bebas dari intervensi, kepercayaan publik pada penegakan hukum dapat dipulihkan.
Kasus ini meninggalkan pertanyaan etis yang tajam bagi setiap aktivis hukum: ketika sebuah lembaga peradilan justru menjadi aktor obstruction of justice, di mana lagi korban dapat mencari perlindungan? Bagaimana kita dapat membangun kultur hukum yang menghormati martabat korban, jika putusan pengadilan sendiri melakukan delegitimasi terhadap penderitaan dan hak-hak mereka? Pertarungan untuk keadilan Andrie Yunus kini bukan lagi sekadar menuntut pertanggungjawaban pelaku fisik, melainkan memperjuangkan integritas proses hukum itu sendiri dari ancaman perongrongan oleh institusi yang seharusnya menjaganya.
