Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tidak sekadar menguji kapasitas teknis, tetapi membuka luka etis yang dalam dalam sistem penanggulangan bencana maritim Indonesia. Pernyataan Kepala Basarnas, Mohammad Syafii, yang menegaskan bahwa penyelamatan hanya dilakukan jika memenuhi prinsip safety first, sesungguhnya mengungkap dilema mendasar: sejauh mana negara dan operator kapal memikul tanggung jawab negara atas keselamatan setiap jiwa—baik korban maupun penyelamat? Dalam kerangka hukum internasional, prinsip do no harm dalam etika penanggulangan bencana mengharuskan perlindungan terhadap semua pihak. Namun fakta bahwa bangkai kapal masih menyisakan ruang kosong dan berpotensi bergeser secara tak terduga menciptakan lingkungan kerja yang sangat berbahaya, sehingga menuntut pertimbangan matang terhadap hak hidup para personel SAR. Keputusan Basarnas untuk tidak memaksakan penyelaman tanpa jaminan keamanan, dan mengerahkan KRI Canopus dengan teknologi bawah air sebagai alternatif, menjadi bukti rasionalitas dan penghormatan terhadap keterbatasan manusia. Di sinilah letak persoalan hukum yang lebih dalam: tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada upaya penyelamatan, melainkan harus diperluas pada pencegahan kecelakaan dan akuntabilitas pasca-tragedi.
Prinsip Safety First sebagai Benteng Etika Operasi SAR dalam Perspektif Hukum Internasional
Dalam konteks bencana maritim, prinsip safety first bukan sekadar prosedur teknis, melainkan fondasi etika yang mengikat seluruh pemangku kepentingan. Konvensi SAR Internasional 1979 menekankan kerja sama dan perlindungan terhadap penyelamat, namun implementasinya sering terdistorsi oleh tekanan publik untuk segera menemukan korban. Kasus KM Virgo mengingatkan bahwa pengabaian prinsip ini berpotensi melanggar hak asasi manusia. Berikut beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam setiap operasi SAR:
- Prinsip proporsionalitas: Setiap tindakan penyelamatan harus seimbang dengan risiko yang dihadapi. Risiko kematian penyelamat tidak boleh dikorbankan demi upaya yang mungkin sia-sia.
- Prinsip do no harm: Setiap langkah operasi harus memastikan tidak menimbulkan bahaya baru, baik terhadap korban maupun penyelamat. Ini sejalan dengan etika perang dan penanggulangan bencana yang melarang pengorbanan yang tidak proporsional.
- Tanggung jawab negara: Berdasarkan Pasal 12 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), negara wajib melindungi hak hidup setiap individu, termasuk awak kapal dan personel SAR. Kegagalan dalam menyediakan peralatan dan prosedur yang aman dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Negara harus hadir sebagai penjamin keselamatan, bukan sekadar menjadi responden operasi.
- Kewajiban operator kapal: Berdasarkan Konvensi SOLAS (Safety of Life at Sea) dan peraturan pelayaran nasional, operator kapal bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan awak. Kecelakaan seperti KM Virgo menimbulkan pertanyaan serius tentang ketaatan terhadap standar kelayakan dan prosedur keselamatan. Di sini, tanggung jawab negara juga mencakup pengawasan dan penegakan standar tersebut.
Tanggung Jawab Hukum Negara dan Operator Kapal: Menyoal Kegagalan Sistemik
Dalam perspektif hukum, tragedi KM Virgo bukan semata-mata kecelakaan teknis, melainkan cerminan kegagalan sistemik dalam pencegahan dan respons. Negara melalui Basarnas telah menunjukkan itikad baik dengan mengedepankan prinsip safety first, namun hal ini belum cukup. Pertanyaan etis yang menggugah adalah: apakah negara telah menjalankan kewajibannya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kelayakan kapal sebagaimana diamanatkan Konvensi SOLAS? Apakah operator kapal telah memenuhi standar keselamatan sebelum berlayar di Laut Jawa yang dikenal rawan? Pasal 12 ICCPR dan berbagai instrumen hukum nasional menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang paling fundamental. Ketika sebuah negara gagal mencegah kecelakaan yang seharusnya dapat dihindari, maka kegagalan tersebut masuk dalam ranah pelanggaran HAM. Selain itu, prinsip due diligence dalam hukum internasional mengharuskan negara mengerahkan upaya terbaiknya untuk melindungi warganya, termasuk dalam operasi SAR. Keputusan Basarnas untuk tidak mengorbankan penyelamat harus diapresiasi, namun di sisi lain penegakan hukum terhadap operator kapal yang lalai tidak boleh berhenti. Diperlukan audit menyeluruh terhadap sistem pelayaran nasional agar tragedi serupa tidak terulang.
Lalu, di manakah letak tanggung jawab negara? Apakah cukup dengan menyatakan operasi SAR aman, ataukah harus ada pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang lalai hingga nyawa melayang di Laut Jawa? Prinsip etis no one left behind tidak boleh menjadi slogan kosong; ia harus diwujudkan dalam tindakan hukum konkret. Ketika negara memilih untuk melindungi penyelamat, itu adalah keputusan etis yang benar. Namun, negara juga harus hadir sebagai penegak hukum yang menindak tegas setiap kelalaian yang menyebabkan bencana. Aktivis hukum harus mendesak agar setiap kecelakaan maritim tidak hanya menjadi berita duka, melainkan menjadi momentum untuk mereformasi sistem keselamatan dan tanggung jawab negara. Tanpa itu, kita hanya akan terus berputar dalam lingkaran tragis bencana yang tak pernah usai.
